MAKLUMAT — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan sebagai upaya untuk melakukan penghematan energi atau konsumsi BBM.
Menurut Ateng, target efisiensi yang dicanangkan pemenrintah hingga sekitar 20 persen perlu dikaji lebih mendalam agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menilai, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.
“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya dilansir laman resmi DPR RI, Jumat (27/3/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal. Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, menurutnya, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota.
Dampak Ekonomi Kerap Luput
Selain aspek konsumsi BBM, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan. Ia menilai berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, mulai dari pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” tandasnya.
Di sisi lain, Ateng menyebut bahwa biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.
Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. “Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah tersebut dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. “Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkas Ateng.
Sebagai informasi, harga minyak dan gas dunia melambung tinggi menembus sekitar 100 USD per barel usai pecahnya konflik antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak 28 Februari 2026 lalu. Bahkan, harga minyak dunia sempat menyentuk 112 USD per barel beberapa waktu lalu.
Sampai saat ini, Iran masih melakukan pembatasan terhadap lalu lintas pelayaran yang melalui wilayah Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Pecahnya konflik tersebut membuat kapal-kapal tanker pengangkut minyak menunda pelayaran melalui Selat Hormuz karena risiko yang tinggi.
Dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh dunia, di mana sejumlah negara sudah mulai menerapkan kebijakan penghematan energi melalui berbagai langkah, termasuk memberlakukan work from home, mendorong penggunaan kendaraan listrik, dan sebagainya.
