MAKLUMAT – Sulitnya masyarakat mendapatkan BBM yang berlangsung berbulan-bulan membuat aktivis sosial Muhammad Said Didu mempertanyakan penilaian pemerintah terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Said Didu menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang masih harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM. Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Kritik itu disampaikan Said Didu ketika menanggapi kondisi kelangkaan BBM sekaligus apresiasi Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja Bahlil.
Menurut Said Didu, terdapat kesenjangan antara kondisi yang dirasakan masyarakat dengan penilaian positif terhadap kinerja menteri yang membidangi sektor energi tersebut.
“Rakyat menderita, Menteri dipuji,” ujar Said Didu, dikutip Sabtu, (12/9/2026).»
Antrean Solar di Sulsel Bisa Puluhan Jam
Said Didu menyebut persoalan mendapatkan BBM bukan baru terjadi. Menurut dia, masyarakat di berbagai daerah telah menghadapi kesulitan tersebut selama berbulan-bulan.
Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang ia soroti. Di wilayah tersebut, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM, khususnya solar, disebut dapat berlangsung sangat lama.
“Rakyat sudah berbulan-bulan kesulitan dapat BBM di berbagai daerah,” kata Said Didu.
Ia kemudian menggambarkan panjangnya waktu yang harus dihabiskan masyarakat untuk memperoleh BBM di Sulawesi Selatan.
“Contoh di Sulsel untuk dapatkan solar harus antre sekitar 36-62 jam dan Pertalite sekitar 5-10 jam,” jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan BBM tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi yang bergantung pada kelancaran pasokan energi.
Said Didu Soroti Persoalan Energi Lain
Said Didu tidak hanya menyoroti kelangkaan BBM. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan sejumlah masalah lain di sektor energi.
Beberapa di antaranya menyangkut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan, pemadaman listrik oleh PLN, serta kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
“Juga masalah RKAB tambang, mati lampu PLN, dan DMO batubara,” cetusnya.
Menurut Said Didu, rangkaian persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Pujian untuk Menteri Dipertanyakan
Di tengah persoalan tersebut, Said Didu kembali mempertanyakan ukuran yang digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan seorang menteri.
Ia menilai masyarakat membutuhkan penyelesaian konkret atas persoalan energi, terutama ketika kesulitan mendapatkan BBM masih terjadi di sejumlah daerah.
Said Didu juga mempertanyakan mengapa Bahlil tetap mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo di tengah keluhan masyarakat mengenai ketersediaan BBM.
Kritik tersebut pada akhirnya menyoroti satu persoalan utama: bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan kebijakan energi ketika masyarakat di lapangan masih menghadapi antrean panjang dan kesulitan memperoleh BBM.
Ukuran Kinerja Menteri Harus Terlihat di Lapangan
Kritik Said Didu menempatkan persoalan BBM bukan sekadar pada panjangnya antrean di SPBU, tetapi pada ukuran keberhasilan kebijakan energi.
Jika masyarakat harus menghabiskan waktu puluhan jam untuk mendapatkan solar, persoalannya tidak cukup dijawab dengan memastikan stok secara administratif. Pemerintah perlu memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat secara wajar.
Di sisi lain, kritik tersebut juga membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola distribusi energi. Persoalan BBM, listrik, dan batu bara memiliki keterkaitan dengan kebijakan energi secara lebih luas.
Karena itu, penilaian terhadap kinerja Menteri ESDM idealnya tidak hanya dilihat dari indikator kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga dari dampaknya yang dirasakan langsung masyarakat di daerah.
