MAKLUMAT — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan lima pejabat tinggi madya untuk memperkuat struktur organisasi, sekaligus sebagai upaya melakukan pembenahan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kelima pejabat baru BGN tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan diperkenalkan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7/2026). Mereka adalah Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama; Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola; Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran; Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama; serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Perbaikan Tata Kelola
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa langkah tersebut sebagai upaya penguatan sumber daya manusia (SDM), yang disebutnya menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
“Kemarin sore kemarin dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya. Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis,” ujarnya.
Selain memperkuat struktur organisasi, BGN juga tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola Program MBG yang merupakan salah satu prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan salah satu temuan di lapangan terkait adanya sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda.
“Sebagai contoh, kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan), kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri,” terang Agustina.
Ia menjelaskan, temuan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya validasi data secara menyeluruh agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih akurat.
Menurutnya, saat ini sistem data MBG masih belum sepenuhnya terintegrasi. Karena itu, BGN akan mengembangkan integrasi antara data di Dapodik dengan sistem MBG, sehingga jumlah penerima manfaat serta pelaksanaan program dapat dipantau secara real time.
“Salah satu yang akan kami dorong adalah integrasi antara data dapodik dan sistem MBG sehingga secara real-time dapat diketahui jumlah anak penerima manfaat MBG sekolah mana saja yang menerima MBG, distribusi penerima manfaat, pemantauan pelaksanaan program,” jelasnya.
Data yang akurat, kata dia, merupakan kunci untuk mewujudkan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program MBG. “Menurut saya, ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan,” tandas Agustina.
Profil Singkat 5 Pejabat BGN
Lili Khamiliyah yang diangkat sebagai Sekretaris Utama BGN sebelumnya memegang jabatan sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan di lembaga tersebut. Ia merupakan doktor (S3) bidang manajemen dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Sebagai Sekretaris Utama BGN, Lili bertanggungjawab untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BGN.
Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea yang diangkat sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di BGN, merupakan seorang dokter sekaligus birokrat kesehatan masyarakat Indonesia. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara (USU) dan meraih gelar Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia (UI).
Sebelumnya, Prima pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Imunisasi hingga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di BGN, Prima diharapkan mampu menggunakan pengalaman luasnya dalam tata kelola program kesehatan berskala nasional untuk menyusun regulasi, SOP, dan sistem operasional internal BGN. Meski latar belakangnya lebih banyak di bidang penyakit menular dan imunisasi daripada gizi, pimpinan BGN menegaskan bahwa keahliannya dalam manajemen sistem dan audit program sangat krusial untuk memastikan program makan gratis berjalan efisien dan transparan.
Zainuri merupakan seorang auditor senior dan birokrat keuangan, yang kini diangkat menjadi Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di BGN.
Zainuri tercatat memiliki jejak panjang di bidang pengawasan, keuangan negara, dan audit, terutam dalam karirnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia pernah menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, hingga Kepala Biro Keuangan BPKP sebelum akhirnya ditarik menjadi pejabat BGN.
Sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Zainuri bertanggung jawab penuh atas aspek logistik dan distribusi program strategis pemerintah. Keahlian auditnya yang mendalam sengaja dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akuntabilitas rantai pasok, mencegah kebocoran anggaran, serta menjamin bahwa penyediaan bahan pangan hingga penyaluran makanan bergizi sampai ke tangan penerima manfaat secara tepat, efisien, dan transparan.
Sementara itu, Mariman Darto yang diangkat sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama di BGN merupakan akademisi dan birokrat ahli kebijakan publik. Ia merupakan jebolan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan meraih gelar Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), serta gelar Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Mulawarman (Unmul).
Sebelumnya, Mariman tercatat pernah berkarier di Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN, serta merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama di BGN, Mariman memegang peranan penting dan krusial sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi antara lembaga tersebut dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Tugas utamanya beraitan dengan promosi, edukasi, dan kampanye kesadaran gizi, membangun kemitraan dan kerja sama strategis, hingga mengintegrasikan konsep besar kebijakan pemenuhan gizi pemerintah menjadi langkah implementasi taktis dan kolaboratif di lapangan.
Sedangkan Ketut Sumedana yang diangkat sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di BGN, merupakan sosok penegak hukum dan jaksa senior di tanah air. Ketut memiliki karier dan rekam jejak cemerlang di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, hingga sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan.
Sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di BGN, Ketut ditugaskan untuk memperkuat dan memperketat transparansi serta meminimalkan kebocoran anggaran dalam pengelolaan program MBG. Ia diminta untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi penyimpangan, melakukan evaluasi dan mitigasi krisis, hingga perbaikan tata kelola terhadap program MBG.***
