MAKLUMAT — Ada satu pertanyaan kritis yang layak dikedepankan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2026; mengapa sistem pendidikan dan kurikulum modern dalam penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter?
Pemerintah mengelontorkan dana yang tidak sedikit untuk pendidikan, Rp757,8 triliun atau 20 persen belanja negara sebagai mandat konstitusi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, modernisasi kegiatan belajar mengajar sangat kentara dengan pengadaan fasilitas papan interaktif digital atau smart class board.
Kurikulum pendidikan juga lebih mengadopsi tantangan global dengan menekankan pada pembelajaran model STEAM—science, technology, engineering, art, and math yang dibutuhkan oleh dunia industri modern.
Budi Pekerti Fondasi Pendidikan
Jika menilik Trilogi Pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara—bapak pendidikan nasional Indonesia, maka saripati atau esensi dari sebuah pendidikan adalah membentuk budi pekerti luhur yang dimiliki oleh para peserta didik. Konsepsi budi pekerti di sini memiliki makna yang adilihung dan lebih tinggi dari sekadar cerdas, pintas, atau berprestasi yang senantiasa dikultuskan di era modern saat ini.
Budi pekerti adalah perpaduan watak atau karakter manusia yang seimbang untuk membentuk kepribadian yang mulia, mandiri, dan beradab. Budi pekerti yang luhur menjadi fondasi untuk menopang kemampuan kognitif peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan dan mengasah keahlian sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.
Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada 1922—sebuah milieu ketika Indoensia masih dibekap oleh kolonialisme dan imperialisme, sangat menyadari bahwa Indonesia pada masa itu sangat jauh tertinggal oleh negara-negara Barat.
Oleh karenanya, mode pendidikan yang ia perkenalkan pada waktu itu adalah pendidikan berbasis budi pekerti sebagai bentuk pengenalan jati diri kepada bangsa Indonesia yang masih terjajah.
Baginya, mengejar ketertinggalan dari bangsa lain dengan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara melompat, tanpa mengenali jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa akan menyebabkan bangsa Indonesia terjebak pada praktik meniru bangsa asing dan tercerabut dari akar budayanya sendiri.
Founding Father Sebagai Produk Pendidikan Karakter
Dalam perjuangannya mencerdaskan bangsa pada masa itu, budi pekerti diejawantahkan ke dalam tiga pilar pendidikan, yakni keteladanan (Ing Ngarsa Sung Tuladha), membangun semangat (Ing Madya Mangun Karsa), serta motivasi atau dorongan (Tut Wuri Handayani).
Dengan konsepsi pendidikan sedemikian, diharapkan terbentuk karekter manusia yang kuat dengan harmonisasi pada unsur cipta, rasa, karsa, dan karya. Metode pendidikan seperti ini terbukti berkontribusi besar dalam melahirkan tokoh-tokoh pejuang patriot dan nasionalis pada masa itu.
Sistem pendidikan yang dienyam oleh para tokoh bangsa pada masa itu seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan lainnya bukanlah sistem pendidikan yang didukung oleh dana besar, infrastruktur kuat, serta kurikulum modern seperti sekarang.
Fondasi pendidikan yang mereka peroleh adalah pendidikan budi pekerti yang mereka terima secara holistik dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika pun mereka mengenyam pendidikan ala Barat, tetap saja yang menjadi determinan utama adalah fondasi pendidikan berbasis nilai-nilai luhur kebangsaan sejak dini.
Jika kita melihat wajah pendidikan nasional hari ini, akan terlihat rumpang yang sangat jelas antara keberhasilan mekanisme pendidikan masa lalu dengan jalan merangkak pendidikan nasional hari ini.
Sistem pendidikan nasional hari ini terlihat kehilangan karakter kebangsaan, jati diri, dan minim budi pekerti. Ada fenomena seorang menteri yang bertanggung jawab di sektor pendidikan justru terjerat kasus korupsi perangkat pendidikan berteknologi tinggi yang seharusnya bisa menjadi pengungkit kualitas pendidikan nasional.
Ada peserta didik yang menerima beasiswa dari uang negara justru enggan pulang ke tanah air karena lebih membanggakan negara asing tempat ia belajar. Ada seorang guru SMA di Jawa Barat yang diolok-olok oleh peserta didiknya, yang seharusnya hormat dan berterima kasih atas segala jerih payah sang guru.
Pendidikan Minus Budi Pekerti
Realitas empirik dunia pendidikan hari ini menunjukkan absennya nilai budi pekerti dalam proses penyelenggaraan pendidikan, baik yang dipraktikkan oleh para pejabat, maupun para peserta didik.
Para peserta didik hanya dijejali oleh kemampuan kognitif dan motorik, tapi tidak diasah kemampuan afektifnya untuk mengedepankan keadaban dalam menuntut ilmu. Kemajuan teknologi menyumbang peran besar dalam menggerus keadaban para peserta didik dalam proses belajar.
Para peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terlena oleh kecanggihan teknologi dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar mereka. Mereka menjadi malas untuk melakukan olah pikir karena semuanya dapat diselesaikan dengan bantuan mesin pencarian atau aplikasi modern seperti Chat GPT.
Para peserta didik hari ini bukan saja minus dalam budi pekerti atau keadaban, tapi terjebak pada kecerdasan semu dengan bantuan teknologi.
Pada tataran yang lebih ekstrem, ketergantungan peserta didik pada kemajuan teknologi justru menjadi kontributor terbesar yang menggerus rasa hormat dan sopan santun kepada guru atau tenaga pendidik yang mengajar di kelas.
Inilah yang menjadi faktor kontributif terjadinya penghinaan dan kekerasan terhadap guru di sekolah-sekolah.Di sisi lain, pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait yang mengampu sektor pendidikan terkesan kalah cepat dalam meningkatkan kualitas guru atau tenaga pendidik dibandingkan kecepatan teknologi.
Kekurangan ini semakin terasa tatkala ada kasus korupsi dalam pengadaan sarpras pendidikan, kurikulum yang cenderung berubah-ubah, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum merata karena kendala geografis dan aksesibilitas terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
PR Pemerintah
Terlepas dari ikhtiar pemerintah yang cenderung shopisticated dalam penyelenggaraan pendidikan seperti pembangunan sekolah rakyat untuk kalangan miskin, sekolah garuda untuk bibit unggul, serta kucuran dana untuk peningkatan sarpras pendidikan, esensi utama pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara satu abad silam mengenai budi pekerti tidak boleh ditinggalkan.
Konsepsi budi pekerti yang berakar dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi akan berkurang makna atau esensinya tatkala diajarkan secara kombinatif dengan mata pelajaran lain seperti kewarganegaran saja atau Pancasila saja.
Ia harus berdiri sendiri dengan kurikulum teoretis dan praktis yang diajarkan sejak dini kepada peserta didik bahkan hingga jenjang perguruan tinggi. Adanya kasus pelecehan seksual oleh sekelompok mahasiswa FH UI kemarin menjadi wajah reflektif bahwa di level pendidikan yang paling paripurna seperti perguruan tinggi, budi pekerti harus tetap diinternalisasikan agar peserta didik tidak kehilangan arah.
Bangsa-bangsa besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok yang membangun imperium kekuasaannya hari ini, kemajuannya snagat ditentukan oleh pemahaman bangsanya akan nilai-nilai budaya masing-masing. Amerika Serikat dengan prinsip dmeokrasinya, Eropa dengan pencerahan alam pikirnya, serta Tiongkok dengan ajaran Konfusiusnya.
Demikian juga Indonesia, harus memiliki piranti lunak yang sangat kuat dalam bentuk budi pekerti luhur berbasiskan nilai-nilai budaya bangsa—konsensus dasar kebangsaan.
Kiranya pertanyaan dan pekerjaan rumah seperti ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah, ketimbang terlalu berasyik masyuk dengan program-program yang menyedot anggaran besar tapi tidak berkorelasi lurus dengan penguatan karakter kebangsaan. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. ***
