MAKLUMAT — Kalau ada lomba “seni mengabaikan rakyat” tingkat nasional, bisa dipastikan DPR RI bakal bawa pulang medali emas, perak, dan perunggu sekaligus.
Bukan karena kurang kerja keras, tapi karena kerja kerasnya sering kali ke arah yang bikin geleng-geleng kepala. Rakyat teriak lapar, mereka sibuk bahas menu makan siang rapat. Rakyat teriak harga sembako naik, mereka malah ribut soal siapa yang paling berhak dapat kursi empuk di komisi. Lucu, tapi kalau dipikir-pikir lagi, lebih mirip sinetron ketimbang lembaga wakil rakyat.
Janji Manis dan Realita yang Pahit
Ingat waktu kampanye? Waktu itu mereka datang ke kampung-kampung dengan senyum selebar jalan tol, janji ini-itu, dari beasiswa sampai jalan mulus. Tapi begitu duduk di kursi DPR, seolah-olah ada tombol “reset ingatan” yang otomatis aktif. Janji-janji manis itu lenyap begitu saja, digantikan oleh wajah-wajah serius yang lebih sering muncul di berita karena kasus korupsi ketimbang karena prestasi.
Ambil contoh RUU Perampasan Aset. Rakyat sudah berdemo, sudah teriak-teriak, sudah capek-capek turun ke jalan, eh malah berujung kerusuhan dan ada yang meninggal. Sementara di dalam gedung, bahasannya malah muter-muter kayak komedi putar. Katanya mau disahkan Desember, tapi isinya sudah dikurangi sana-sini sampai tinggal tulang-belulang doang. Pegiat antikorupsi saja sampai cemas, ini mah bukan perampasan aset, tapi perampasan harapan rakyat.
Aduan Menumpuk, Tindak Lanjut Menghilang
DPR bilang mereka terbuka terhadap kritik. Buktinya, dalam setahun terakhir mereka menerima 9.205 aduan dari masyarakat. Angka yang nggak main-main, setara dengan jumlah followers akun TikTok selebriti kelas A.
Tapi pertanyaannya, dari ribuan aduan itu, berapa yang benar-benar ditindaklanjuti? Jangan-jangan cuma jadi pajangan di laporan kinerja tahunan, biar kelihatan sibuk dan peduli.
Rakyat yang ngadu soal tanah digusur, air susah, listrik sering mati, mungkin cuma dapat balasan otomatis: “Terima kasih atas laporan Anda, akan kami proses.” Prosesnya ke mana? Ke laci meja ketua komisi, lalu tidur nyenyak sampai lupa diri. Sementara anggota DPR yang justru jadi tersangka korupsi, malah masih bisa duduk manis di ruang rapat, seolah-olah nggak ada masalah. Ini mah bukan demokrasi, tapi demokraci-caci maki.
Gaya Hidup Mewah, Rakyat Susah Payah
Ngomongin gaya hidup, anggota DPR itu kayak artis sinetron yang nggak pernah kehabisan skandal. Mobil mewah, rumah gedong, liburan ke luar negeri atas nama “studi banding”. Studi bandingnya apa? Mungkin studi banding cara menghabiskan uang rakyat seefisien mungkin. Sementara rakyat di kampung masih antre minyak goreng, mereka malah ribut soal siapa yang dapat fasilitas lebih.
Kasus korupsi dana CSR BI-OJK yang melibatkan anggota DPR Satori dan Heri Gunawan itu cuma secuil dari drama panjang yang nggak habis-habis. Rp12 miliar hilang begitu saja, seolah-olah uang rakyat itu uang mainan. KPK sudah panggil, sudah periksa, tapi rakyat tetap bertanya-tanya: kapan giliran mereka yang benar-benar merasakan dampak dari uang yang hilang itu? Jangan-jangan malah nunggu sampai pensiun baru dapat jawabannya.
Rapat Maraton, Hasil Minim
DPR bangga banget kalau bisa menggelar 1.377 rapat dalam setahun. Angka yang terdengar impresif, kayak rekor dunia Guinness. Tapi kalau ditanya hasilnya apa, jawabannya sering kali nggak jelas. Rapat bahas RUU yang nggak pernah jadi undang-undang, rapat bahas anggaran yang malah bocor di tengah jalan, rapat bahas kebijakan yang malah bikin rakyat makin pusing. Ini mah bukan rapat, tapi ritual penyambutan akhir tahun yang nggak selesai-selesai.
Rakyat butuh solusi, bukan sekadar foto-foto rapat yang dipajang di media sosial. Mereka butuh jalan yang nggak berlubang, sekolah yang nggak roboh, rumah sakit yang nggak kehabisan obat. Tapi apa daya, prioritas DPR sering kali malah ke arah yang lain. Mungkin mereka lebih sibuk mikirin siapa yang dapat kursi paling empuk di ruang rapat, daripada mikirin rakyat yang kursi rumahnya aja sudah reyot.
Demokrasi Mbelgedes, Rakyat yang Jadi Korban
Istilah “demokrasi mbelgedes” itu pas banget buat nggambarin kondisi sekarang. Demokrasi yang seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, malah jadi dari elit, oleh elit, dan untuk elit. Rakyat cuma jadi pelengkap penderita, diundang waktu butuh suara, lalu ditinggal waktu sudah duduk di kursi empuk. Ini mah bukan demokrasi, tapi demo-cracy: demokrasi yang cuma jadi ajang pamer kekuasaan.
Demo 27 Agustus yang berujung kerusuhan dan kematian Bambang Setiyawan itu jadi bukti nyata betapa frustrasinya rakyat. Mereka sudah capek-capek turun ke jalan, bawa poster, teriak-teriak, eh malah dapat respon keras dari aparat. Sementara di dalam gedung, anggota DPR malah asyik bahas hal-hal yang nggak nyambung dengan tuntutan rakyat. Ini mah bukan wakil rakyat, tapi wakil yang bikin rakyat makin muak.
Harapan yang Semakin Tipis
Rakyat masih punya harapan, meski tipis banget. Mereka masih percaya bahwa suatu saat nanti DPR bisa berubah, bisa lebih peduli, bisa lebih dekat dengan mereka yang membutuhkan. Tapi harapan itu makin hari makin menipis, kayak sisa minyak goreng di wajan ibu-ibu yang lagi antri. Kalau DPR terus-terusan begini, jangan heran kalau rakyat akhirnya memilih untuk nggak percaya lagi sama lembaga wakil rakyat.
Mungkin sudah waktunya DPR introspeksi diri. Bukan sekadar bikin laporan kinerja yang penuh angka dan grafik, tapi benar-benar mendengarkan suara rakyat. Bukan sekadar buka diri terhadap kritik, tapi benar-benar bertindak berdasarkan kritik itu. Kalau nggak, jangan heran kalau suatu saat nanti rakyat bakal teriak lebih keras, dan teriakan itu bukan lagi di depan gedung DPR, tapi di kotak suara saat pemilu.
Penutup yang Nggak Manis
Demokrasi mbelgedes wakil rakyat ini sudah terlalu lama dibiarkan. Rakyat sudah muak, sudah lelah, sudah nggak sabar lagi.
Kalau DPR masih terus begini, jangan kaget kalau suatu saat nanti rakyat bakal memilih jalan lain untuk menyampaikan aspirasinya. Dan jalan itu mungkin nggak seindah demo damai yang selama ini kita kenal.
Jadi, wahai anggota DPR, dengarkanlah suara rakyat sebelum rakyat memilih untuk nggak mendengarkan kalian lagi.***
*) Penulis: Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga; Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
