MESKIPUN Persyarikatan Muhammadiyah memiliki jejak dan langkah yang cukup panjang dalam sejarah maupun dinamika politik di Indonesia. Ternyata, Muhammadiyah masih memiliki kegamangan ketika menghadapi konstalasi politik praktis di era reformasi.
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Prof Biyanto mengutip pendapat Buya Syafii Maarif menyebut bahwa sepanjang era reformasi Muhammadiyah layaknya menjadi yatim piatu di bidang politik dan kekuasaan.
Hal itu bisa dilihat dari minimnya jumlah kader Muhammadiyah di pemerintahan, baik menjadi anggota dewan (legislatif), duduk di kementerian, menjadi Gubernur, Walikota, Bupati, maupun posisi-posisi jabatan publik lainnya.
Padahal, keberadaan dan keberlangsungan Muhammadiyah ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik pemerintah.
“Maka, menghadapi Pemilu 2024, tentu Muhammadiyah harus memperhatikan betul hal ini. Bagaimana untuk mendistribusikan kader-kader terbaik Muhammadiyah yang concern di bidang politik,” ujar Prof Biyanto di Hall Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Sabtu (23/9/2023)
Prof Biyanto pun mewanti-wanti, agar ketika Muhammadiyah mendorong kader-kadernya untuk ikut terjun dalam kontestasi Pemilu 2024 tidak sampai terjadi kanibalisme antar kader. Yakni penumpukan kader di satu daerah pemilihan (dapil).
“Itu harus dicarikan solusi, bagaimana agar kita tetap memiliki kursi di dapil tersebut tanpa harus terjadi kanibalisme antar kader. Harus pula diformulasikan dengan serius, jangan sampai terjadi persaingan bebas antar kader, yang akhirnya akan memunculkan apa yang disebut dengan kanibalisme antar kader,” pesannya.
Maka, lanjut Prof Biyanto, salah satu tugas LHKP adalah untuk memformulasikan apa yang oleh Prof Din Syamsudin disebut dengan politik alokatif (allocative politic).
“Menitipkan kader persyarikatan ke parpol, menjalankan politik alokatif, mendiasporakan kader-kader ke partai politik itu secara terencana dan terukur,” jelasnya.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya itu pun meminta, agar LHKP dengan sungguh-sungguh bisa merencanakan dan mengukur potensi kader-kadernya ketika berkiprah di ranah politik praktis.
“Sehingga (Muhammadiyah) bisa dipastikan bahwa kader itu dapat kursi, Muhammadiyah memiliki wakil yang bisa menyuarakan gagasan, visi, misi Muhammadiyah itu di pemerintahan, sehingga akan berdampak pada kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Jangan sampai kita bertarung bebas sendiri-sendiri, tidak terukur, tidak terencana, dan pada akhirnya kembali menjadi yatim piatu politik,” tandasnya.(*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
