MAKLUMAT – Lonjakan harga minyak mentah dunia mulai membayangi ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pada Senin (9/3/2026), harga minyak Brent—acuan bagi Indonesian Crude Price (ICP) melonjak hingga mencapai US$119,50 per barel. Angka tersebut menjadi level tertinggi sejak pertengahan 2022.
Harga itu jauh melampaui asumsi dasar dalam APBN 2026 yang dipatok pemerintah sekitar US$70 per barel.Jika tren kenaikan berlanjut, pemerintah berpotensi menyesuaikan postur anggaran untuk menjaga stabilitas fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
“Kami evaluasi selama satu bulan ke depan dan akan lakukan penyesuaian seperlunya,” ujar Purbaya dikutip, Selasa (10/3/2026).
Ia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum berencana mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun menaikkan harga BBM di tingkat konsumen. Lonjakan harga minyak global belum memberi dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi domestik.
Purbaya juga membantah kabar bahwa pemerintah memangkas anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Ia menjelaskan pemerintah hanya menertibkan belanja yang dinilai tidak produktif dan tidak berkaitan langsung dengan program tersebut.
Sementara itu, sejumlah ekonom menilai kenaikan harga minyak memang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan selisih harga antara asumsi APBN dan harga aktual berpotensi menambah penerimaan negara sekitar Rp105 triliun.
“ Tambahan penerimaan tersebut dinilai tidak cukup untuk menutup lonjakan belanja energi. Diperkirakan kenaikan harga energi justru dapat menambah beban belanja negara hingga Rp204 triliun. Indonesia justru rugi ketika harga minyak mentah naik,” tutur Bhima, Selasa (10/3/2026).
Menurut dia, pemerintah sebaiknya melakukan realokasi anggaran untuk menjaga ruang fiskal tetap aman. Sejumlah program yang bisa ditinjau ulang antara lain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program koperasi desa Merah Putih, hingga proyek food estate.
Pandangan serupa disampaikan Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman. Ia menilai pemerintah perlu memperketat efisiensi belanja dan fokus pada kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek.
“ Pemerintah juga dinilai perlu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak. Yang bisa ditingkatkan adalah kepatuhan pajak. Kalau tarif dinaikkan, beban masyarakat akan bertambah,” ujar Faisal.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Afaqa Hudaya menilai penyesuaian harga BBM sebaiknya menjadi opsi terakhir jika tekanan fiskal semakin berat.
Ia mengatakan jika langkah tersebut terpaksa dilakukan, pemerintah perlu menerapkannya secara bertahap agar dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat tetap terkendali.***
