ICMI Aceh Desak Pemerintah Segera Reboisasi Hutan, Cegah Banjir dan Longsor

ICMI Aceh mendesak pemerintah agar segera melakukan reboisasi hutan secara masif, untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. (Foto: Rizki)

MAKLUMAT — Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin Husin, mendesak pemerintah untuk segera melakukan penanaman kembali atau reboisasi terhadap area hutan yang telah gundul di kawasan dataran tinggi di seluruh Aceh.

Menurutnya, langkah tersebut mendesak dilakukan untuk memulihkan fungsi ekologis, hidrologis, serta keanekaragaman hayati. Reboisasi juga dinilai penting untuk mengembalikan ekosistem, mencegah bencana banjir dan longsor, sekaligus mengurangi dampak pemanasan global.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Dataran Tinggi Gayo, yang didampingi Ketua Majelis Pengurus Daerah (MPD) ICMI Aceh Tengah Dr Edi Putra Kelana, serta sejumlah akademisi dari Universitas Gajah Putih, Takengon, Sabtu (2/5/2026) lalu.

Selain meninjau lokasi dan menggelar diskusi terbatas, ICMI Aceh juga menyerahkan wakaf Al-Qur’an kepada pengurus ICMI Aceh Tengah. Wakaf tersebut ditujukan untuk disalurkan kepada para korban bencana banjir dan longsor.

Dalam pertemuan bersama MPD ICMI Aceh Tengah, Taqwaddin juga menerima usulan penyelenggaraan Seminar Internasional terkait Penanggulangan Bencana yang direncanakan berlangsung di Takengon dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup se-Dunia pada 5 Juni 2026.

Panitia seminar, Dr Amna, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang narasumber dari berbagai negara, termasuk Bahrain, Malaysia, Jepang, dan Indonesia. Selain itu, panitia juga membuka call paper bagi para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki perhatian terhadap isu kebencanaan.

Baca Juga  Hashim Tegaskan Komitmen Indonesia Reboisasi 12,7 Juta Hektare Hutan

Merespons rencana tersebut, Taqwaddin yang juga Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK) menyarankan agar isu yang dibahas dalam seminar nantinya harus menggunakan paradigma hulu-hilir.

Ia menekankan, pembahasan penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perbaikan hutan di kawasan pegunungan hingga perbaikan sungai dan kuala, bukan hanya fokus pada persoalan di wilayah hilir.

Tak cuma itu, Taqwaddin juga mengingatkan agar ICMI tidak berhenti pada kajian akademik semata, tetapi juga aktif berkonsultasi dan memberi masukan kepada pemerintah.

“Sekarang ini upaya penanggulangan bencana harus berbasis kemitraan yang pentahelix, yaitu yang melibatkan masyarakat tempatan, akademisi, Ormas, kalangan usahawan, media, dan pemerintah. Jadi, tidak bisa hanya pemerintah saja,” pungkas Taqwaddin.