MAKLUMAT — Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman membagikan analisisnya mengenai perundingan antara Iran dan Amerika Serikat melalui akun X pribadinya @dina_sulaeman pada Sabtu (7/2/2026). Ia menjelaskan proses negosiasi tidak langsung yang melibatkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS Steve Witkoff.
Kedua pihak duduk di ruangan terpisah di Kota Muscat, Oman sambil bergantian berbicara dengan Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi sebagai perantara. Iran menyampaikan posisinya yang tegas, termasuk penolakan untuk menghentikan pengayaan uranium karena hak tersebut melekat sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.
“Sebaliknya, AS selama ini menuntut agar Iran menghentikan proyek nuklir dan rudal. Iran tentu tidak mau, karena jika tak punya rudal, bagaimana Iran bisa melindungi keamanannya? (Israel akan mudah menyerang Iran dan Iran tidak bisa membalas.),” ujar Dina.
Embargo 14 Kapal Minyak Iran
Dina menjelaskan bahwa AS menekankan tuntutan agar Iran menghentikan program rudal, yang mereka anggap mengancam Israel. Iran menolak tuntutan itu karena rudal menjadi alat pertahanan utama terhadap potensi serangan dari luar.
Pihak Oman menyampaikan pesan dan tuntutan antar kedua belah pihak hingga negosiasi berakhir dengan rencana pertemuan lanjutan. Setelah itu, AS langsung mengumumkan sanksi baru berupa embargo terhadap 14 kapal pengangkut minyak Iran.
“Memang di internal Iran ada semacam perbedaan pendapat. Leader (pemimpin tertinggi), Ayatullah Khamenei, berkali-kali bilang, tidak perlu negosiasi dengan AS selama AS masih melindungi Israel dan masih mendukung kelompok-kelompok teroris yang menyerang Iran dari dalam,” katanya.
Dina mengatakan bahwa Khamenei menolak negosiasi selama AS terus mendukung Israel dan kelompok-kelompok yang menyerang Iran dari dalam. Namun, pemerintahan saat ini di bawah Presiden Masoud Pezeshkian dari kubu reformis tetap mencari solusi melalui dialog.
Ia juga menyebut bahwa presiden reformis sebelumnya seperti Khatami dan Rouhani pernah menandatangani kesepakatan JCPOA pada 2015, tapi AS di bawah Donald Trump keluar dari perjanjian itu dan memperketat sanksi. Meski begitu, elite reformis di Iran tetap berada dalam koridor kebijakan nasional dan tidak menyerah pada tuntutan AS.
Aksi Protes di Iran
Dalam hal ini, Dina menyinggung aksi protes di Iran pada Desember tahun lalu yang menurutnya mencerminkan kekesalan rakyat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani ekonomi di tengah embargo AS. Beberapa pihak memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan, tapi upaya itu gagal.
AS melihat dinamika internal Iran dan menggeser strategi dengan mengajak berunding sambil tetap mengancam serangan militer. Mereka mendukung sistem pemerintahan Islam di Iran karena rakyat menolak perubahan menjadi demokrasi liberal ala Barat.
“Tapi, ada pihak yang sudah siap memanfaatkan momen. Mereka bersenjata, terorganisir, turun ke jalan, melakukan pembunuhan dan penghancuran/pembakaran bangunan publik dengan harapan muncul situasi super kacau tak terkendali, lalu sistem pemerintahan Islam tumbang. Tapi, skenario ini tidak berhasil,” ujarnya.
