MAKLUMAT — Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai menjadi peringatan serius bagi sistem energi global. Organisasi Transisi Bersih menilai pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan momentum krisis ini untuk mempercepat transisi energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Penutupan jalur strategis tersebut terjadi setelah Iran merespons serangan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (28/2/2026). Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan energi dunia karena sekitar 20 persen konsumsi minyak global atau sekitar 20 juta barel per hari serta hampir 20 persen gas alam cair (LNG) dunia melewati kawasan tersebut.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengatakan krisis di kawasan Teluk Persia menunjukkan rapuhnya sistem energi global yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.
“Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar isu geopolitik. Ketergantungan pada impor minyak dan volatilitas harga energi fosil membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak global,” kata Arum di Jember, Rabu (4/3/2026).
Menurut dia, lonjakan harga energi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan, mempersempit ruang fiskal negara, serta menambah beban rumah tangga berpendapatan rendah.
Transisi Bersih menilai ketegangan di kawasan produsen minyak utama hampir selalu mengguncang pasar energi global. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke harga pangan, transportasi, pupuk hingga stabilitas sosial.
“Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan stok jangka pendek, tetapi kemampuan sistem nasional untuk tetap stabil di tengah dinamika global,” ujarnya.
Potensi Energi Terbarukan Indonesia
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia dinilai memiliki peluang besar memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Sejumlah kajian menunjukkan Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.000 gigawatt (GW), panas bumi sekitar 24 GW, tenaga air lebih dari 90 GW, serta energi angin sekitar 60 GW. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar pada bioenergi dan energi laut.
Namun pemanfaatan potensi tersebut masih jauh dari optimal. Peneliti senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat menyebut bauran energi nasional masih didominasi batu bara. Kondisi tersebut menunjukkan tantangan utama pengembangan EBT berada pada arah kebijakan dan desain insentif energi.
“Masalahnya bukan pada ketersediaan sumber daya atau teknologi, tetapi pada kebijakan, struktur investasi, dan kepastian regulasi,” kata Sisdjiatmo.
Ia menilai lambatnya pengembangan energi terbarukan dipengaruhi oleh struktur subsidi energi fosil, dominasi investasi pembangkit listrik berbasis batu bara, serta terbatasnya dukungan pembiayaan hijau.
Momentum Percepatan Transisi Energi
Transisi Bersih mendorong pemerintah memanfaatkan momentum krisis energi global untuk mempercepat implementasi peta jalan transisi energi nasional.
Menurut organisasi tersebut, ketahanan energi pada abad ke-21 tidak lagi ditentukan oleh cadangan minyak semata, tetapi oleh kemampuan negara membangun sistem energi yang bersih, mandiri, dan tahan krisis.
Transisi Bersih mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah dan DPR. Di antaranya menetapkan target bauran energi terbarukan yang lebih ambisius, menghentikan ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara baru, mempercepat reformasi regulasi energi bersih, serta memperluas partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi berbasis komunitas.
Transisi Bersih menilai percepatan transisi energi dapat memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik global.***
