MAKLUMAT — Dampak ekonomi Indonesia mulai terasa seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz dan Terusan Suez dinilai berpotensi mengganggu jalur perdagangan global, memicu kenaikan biaya logistik, serta menekan stabilitas ekonomi domestik.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono, menyatakan bahwa pihak yang paling terdampak langsung adalah pelaku impor-ekspor dan pemilik kargo. Sebab, gangguan pada jalur pelayaran internasional akan berdampak pada kenaikan tarif angkut (freight) dan premi asuransi.
“Jika konflik ini berlanjut, tarif freight pasti meningkat. Polis asuransi juga akan dihitung ulang karena risiko perang. Pada akhirnya, biaya itu akan dibebankan ke harga barang,” ujar Wibi, sapaannya, Selasa (17/3/2026).
Rupiah dan IHSG Turut Tertekan
Menurutnya, Selat Hormuz memiliki peran vital dalam perdagangan energi dunia, dengan sekitar 30 persen distribusi minyak global melewati kawasan tersebut. Gangguan di jalur ini akan berdampak langsung pada harga energi dan biaya produksi, yang kemudian merembet ke inflasi domestik.
Selain sektor logistik, tekanan juga terlihat pada indikator makroekonomi. Nilai tukar rupiah yang melemah hingga di level Rp17.000 per dolar AS. Ditambah fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mencerminkan ketidakpastian pasar akibat faktor geopolitik.
“Geopolitik ini berdampak pada investasi yang cenderung menurun. Ekspor mungkin terbantu, tetapi impor menjadi lebih berat karena kurs yang melemah,” kata Sebastian.
Pukul Distribusi Barang
Ia menambahkan, potensi kenaikan harga minyak juga dapat memperlebar defisit anggaran pemerintah, terutama jika konflik berkepanjangan dan memicu lonjakan harga energi global.
Di sektor logistik, risiko tidak hanya datang dari kenaikan biaya, tetapi juga gangguan operasional. Perubahan rute pelayaran, misalnya dengan menghindari jalur konflik dan memutar melalui wilayah seperti Somalia, berpotensi memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya.
“Kalau jalur berubah, waktu tempuh lebih lama. Ini akan berdampak pada jadwal distribusi dan ketersediaan barang,” ujarnya.
Dampak Jangka Panjang
Saat ini, dampak tersebut belum sepenuhnya terasa karena sebagian besar kapal yang tiba di Indonesia merupakan hasil pemesanan (purchase order/PO) sejak Desember 2025 hingga Januari 2026. Namun, dampak nyata diperkirakan mulai terlihat pada April hingga Mei 2026, seiring pengiriman baru dari Eropa yang memiliki waktu tempuh sekitar 45 hari.
Menurutnya, pelaku usaha saat ini cenderung mengambil sikap wait and see terhadap perkembangan konflik. Ketidakpastian membuat perusahaan menahan ekspansi dan menunggu kepastian arah pasar global.
Ia berharap konflik tidak berlangsung lama karena stabilitas ekonomi dalam negeri sangat bergantung pada kondisi eksternal. “Semakin panjang konflik, semakin besar risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya memungkasi.
