Trump Hentikan “Project Freedom”, Iran Bantah Media AS Soal Perkembangan Kesepakatan

Presiden AS Donald Trump

MAKLUMAT — Gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali berada di bawah tekanan setelah kedua negara dikabarkan terlibat saling serang di kawasan Selat Hormuz beberapa hari terakhir.

Dilansir dari media asal Yordania Royanews tv pada Kamis (7/5/2026), situasi kembali memanas usai adanya serangan terhadap fasilitas Iran, dan laporan Uni Emirat Arab (UEA) yang menyebut sistem pertahanan udaranya telah mencegat 19 rudal dan drone Iran pada Senin lalu. Ketegangan tersebut menambah kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Teluk.

Di tengah situasi itu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menghentikan sementara operasi “Project Freedom” hanya sehari setelah diumumkan. “Project Freedom” sendiri disebut Trump sebagai upaya untuk mengawal kapal-kapal komersial keluar dari Selat Hormuz.

Trump mengklaim keputusan tersebut diambil atas saran Pakistan, untuk memberi ruang bagi proses diplomasi dengan Teheran.

“Meskipun terjadi peningkatan aktivitas militer dalam beberapa hari terakhir, kemajuan besar telah dicapai,” kata Trump. Ia menambahkan operasi pengawalan kapal “akan dihentikan untuk jangka waktu singkat untuk melihat apakah Perjanjian tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani.”

Pernyataan Trump muncul hanya beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut Washington telah menyelesaikan operasi ofensifnya terhadap Iran.

Baca Juga  Laporan Eksklusif, WNI di Iran: Situasi di Teheran Masih Normal Usai Serangan Udara Israel

Namun Rubio tetap menegaskan bahwa AS siap memberikan respons “menghancurkan” jika terjadi serangan baru terhadap pelayaran internasional di jalur strategis tersebut.

Sikap serupa juga disampaikan petinggi militer AS yang menyatakan pasukannya siap kembali melanjutkan operasi tempur apabila diperintahkan.

Meski pengawalan kapal dihentikan sementara, Trump memastikan bahwa blokade terhadap pelabuhan dan kapal-kapal Iran masih tetap diberlakukan. “Blokade pelabuhan Iran akan tetap berlaku sepenuhnya,” tegasnya.

Iran Bantah Klaim Media AS

Ketua Parlemen Iran Mohammad-Baqer Qalibaf.
Ketua Parlemen Iran Mohammad-Baqer Qalibaf. (Foto: PressTV)

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad-Baqer Qalibaf membantah pemberitaan media AS tentang kesepakatan dengan Teheran yang disebut akan segera terjadi.

Dilansir dari media Iran PressTV pada Kamis (7/5/2026), Qalibaf membantah laporan-laporan media AS baru-baru ini tentang dugaan kesepakatan yang akan segera terjadi antara Teheran dan Washington, menggambarkannya sebagai “menyesatkan dan bagian dari narasi media palsu yang berulang yang berasal dari Amerika Serikat.”

Dalam unggahannya di X pada Kamis (7/5/2026), Qalibaf merujuk pada laporan yang diterbitkan oleh media yang berbasis di Virginia, Amerika Serikat, Axios, mengenai kesepakatan tersebut, dan secara ironis menyebutnya sebagai “Operasi Fauxios.”

Menurutnya, peredaran laporan-laporan tersebut mencerminkan pola rutin dalam pemberitaan media AS, khususnya cerita-cerita yang dikaitkan dengan sumber-sumber anonim yang telah berulang kali ditolak oleh pejabat Iran sebagai “tidak berdasar” dan kemudian terbukti salah.

Baca Juga  Israel Resmi Masuk Board of Peace, Prabowo Berpotensi Semeja dengan Buronan ICC

Qalibaf mencatat bahwa operasi psikologis tersebut terjadi setelah “Operasi Trust Me Bro, gagal,” menunjukkan frustrasi yang tak kunjung reda dari niat permusuhan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran.

Arab Saudi Tolak Akses AS ke Pangkalan

Sementara itu, laporan NBC News sebelumnya menyebut keputusan Trump menghentikan “Project Freedom” dipengaruhi tekanan dari sekutu-sekutu Teluk, terutama Arab Saudi.

Operasi tersebut diumumkan Trump yang dimaksudkan untuk mengawal kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz, setelah jalur pelayaran itu terganggu akibat ketegangan dengan Iran.

Trump sebelumnya mengumumkan operasi tersebut melalui media sosial pada Ahad (3/5/2026) lalu. Namun, langkah itu disebut mengejutkan sejumlah mitra regional dan memicu keberatan dari pemerintah Saudi, hingga Trump akhirnya menghentikan operasi itu sehari kemudian.

Menurut laporan NBC News, Arab Saudi kemudian membatasi akses Amerika Serikat terhadap pangkalan militer dan wilayah udara yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tersebut.

Sumber Saudi mengatakan pesawat militer AS tidak diizinkan beroperasi dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan di tenggara Riyadh maupun melintasi wilayah udara Saudi untuk mendukung misi pengawalan.

Percakapan telepon antara Trump dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman juga dilaporkan gagal memecahkan kebuntuan.

Baca Juga  Trump Disoraki Penonton saat Naik Podium Juara Piala Dunia 2026

“Masalah dengan premis itu adalah bahwa segala sesuatunya terjadi dengan cepat secara real-time,” kata seorang sumber Saudi saat ditanya apakah “Proyek Kebebasan” mengejutkan kerajaan tersebut.

Sumber itu juga menegaskan bahwa Arab Saudi “sangat mendukung upaya diplomatik” yang dilakukan Pakistan untuk menengahi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat.