Bahlil Bantah Terlibat Penyadapan Prabowo, Ancam Somasi 3×24 Jam

Bahlil bantah terlibat peyadapan Prabowo

MAKLUMAT — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan akan menyomasi pihak-pihak yang mencatut namanya.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap,” kata Bahlil di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai melantik pengurus dan membuka rapat kerja DPD Partai Golkar Maluku di Kota Ambon.

Isu di Media Sosial

Bahlil menanggapi isu yang beredar di media sosial. Salah satunya narasi dari seorang pengamat intelijen tentang keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra, beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka penyadapan.

Isu itu kemudian dikaitkan dengan Bahlil karena ia merupakan ketua umum partai yang berada di lingkaran Istana.

Bahlil mengaku tidak mengetahui siapa ketua umum partai yang dimaksud. Namun, menurutnya, isu di media sosial dan grup WhatsApp mulai mengarah secara spesifik kepada dirinya.

“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Minta Polisi Usut Penyebar Isu

Bahlil meminta kepolisian bergerak cepat mengusut pihak di balik penyebaran informasi bohong tersebut. Ia juga memberi tenggat bagi pihak yang menyebarkan tuduhan itu untuk meminta maaf dan mengklarifikasi.

Baca Juga  Rekam Jejak Adies Kadir: Dinon-aktifkan dari DPR, Disidang MKD hingga ke Kursi Hakim MK

“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” kata Bahlil.

Ia mengajak masyarakat menjaga etika di ruang publik dan tidak memperkeruh suasana politik nasional dengan narasi yang menyesatkan.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” ucapnya.***