MAKLUMAT – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan tentang kepentingan politik di balik operasi tersebut. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Madura, Islah Bahrawi menilai penyadapan terhadap Prabowo patut dicermati karena diduga berkaitan dengan upaya membaca arah dan konfigurasi kekuatan politik nasional.
Islah menyampaikan pandangannya melalui akun media sosial X, @islah_bahrawi. Ia menyoroti kemungkinan adanya kepentingan politik tertentu di balik penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo. Dalam pembahasannya, Islah turut menyinggung kelompok buruh hingga NU dalam konteks dinamika jaringan dan kekuatan politik.
Menurut Islah, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dilihat sebatas persoalan teknis keamanan. Ada kemungkinan informasi hasil penyadapan digunakan untuk memetakan komunikasi, pertemuan, serta pergerakan politik Presiden.
Islah Soroti Kepentingan Politik di Balik Penyadapan
Islah secara khusus mempertanyakan alasan Presiden Prabowo menjadi sasaran penyadapan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan kepentingan politik yang menurut analisisnya berkaitan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangannya, Islah mengatakan ketika penyadapan ini dilakukan kepada Presiden, saya kira pada saat itu juga intensi tujuan dari penyadapan ini adalah dalam upaya untuk mendukung orientasi politik tertentu.
Ia juga menyoroti posisi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.
“LSP ini sangat berat dukungannya terhadap Jokowi, dan jadi Kapolri terlama di zaman Pak Jokowi. Ini yang kemudian membuat orientasi politik ini berat sebelah, kenapa yang disadap adalah Prabowo,” ujar Islah dalam akun media sosial X, @islah_bahrawi dikutip, Jumat (6/11/2026).
Ia menungkapkan Informasi mengenai siapa yang ditemui dan diajak berkomunikasi oleh Prabowo berpotensi menjadi bahan untuk membaca langkah politik presiden. Tujuannya untuk memberikan bahan sejelas-jelasnya bagaimana orkestrasi politik yang akan dilakukan hari ini dan ke depan untuk pergerakan politiknya Jokowi beserta anaknya ke depan.
Buruh hingga NU dalam Pusaran Dinamika Politik
Penyebutan kelompok buruh dan NU dalam isu ini memperlihatkan bahwa persoalan penyadapan juga bersinggungan dengan dinamika kekuatan sosial dan politik di Indonesia.
Kelompok buruh memiliki jaringan organisasi dan kekuatan mobilisasi massa. Sementara NU mempunyai basis sosial yang luas serta peran penting dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan.
Karena itu, setiap dugaan keterlibatan jaringan atau kelompok tertentu harus ditelusuri berdasarkan bukti. Penyebutan organisasi maupun kelompok masyarakat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan mereka dalam praktik penyadapan.
Islah juga menyampaikan sindiran politik melalui pernyataan yang menyinggung kemampuan Jokowi memengaruhi dinamika berbagai institusi negara.
Pernyataan yang menjadi sorotan tersebut berbunyi, “Polri saja bisa kena tipu Jokowi, apalagi Kemendikbud, KPU dan Bawaslu.”
Pernyataan itu menambah perdebatan mengenai relasi kekuasaan dan independensi lembaga negara.
Pengusutan Kasus Menjadi Ujian Transparansi
Kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo harus diusut secara menyeluruh. Aparat penegak hukum perlu mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, bagaimana mekanismenya, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.
Pemerintah sendiri telah meminta agar perkara ini ditangani secara objektif dan transparan. Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kapolri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyasar dirinya dan sejumlah tokoh lainnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan menilai tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar dan membahayakan kepentingan negara.
Di tengah berkembangnya berbagai dugaan dan analisis politik, publik membutuhkan penjelasan berdasarkan hasil penyidikan, bukan sekadar spekulasi.
Dengan demikian, pengusutan kasus penyadapan tidak hanya penting untuk menjaga keamanan kepala negara, tetapi juga menjadi ujian bagi independensi institusi penegak hukum dan demokrasi Indonesia.***
