MAKLUMAT – Ketua Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) PWM Jatim, Muhammad Mirdasy mengomentari gejolak ekonomi jelang pelantikan Presiden dan Pilkada serentak yang memicu deflasi.

Dia menyebut, hal itu akibat situasi transisi politik dalam negeri yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Ia menilai saat ini harga kebutuhan pangan jelang pelantikan presiden dan Pilkada serentak 27 November mendatang, cenderung naik. Selain itu, sejumlah provinsi dan kota mayoritas mengalami deflasi bulanan dengan angka yang bervariatif.

“Situasi ini membuat kelas menengah di Indonesia makin tak berdaya. Bahkan banyak (kelas menengah) yang turun kelas menjadi miskin dan cenderung rentan miskin,” kata Mirdasy, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, situasi ini hampir sama dengan pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024. Di mana masyarakat sangat berharap uang Pemilu guna menggerakkan dapur.

“Masyarakat semakin berharap uang pemilu, bisa melalui bantuan sosial (Bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT). Siapa yang mengendalikan dua instrumen ini, dialah yang memenangi Pilkada,” ujar Mirdasy.

Ia menambahkan masyarakat saat ini betul-betul membutuhkan instrumen tersebut. Sebab, data Badan Pusat Statisik (BPS) pada 1 Oktober 2024, Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,12 persen.

Begitu juga dengan Jawa Timur mengalami deflasi bulanan dengan angka yang sama. Bedanya, deflasi tahunan di Jatim menyentuh 1,73 persen dan deflasi tahunan nasional 1,84 persen.

Deflasi bisa disebabkan turunnya permintaan dan daya beli masyarakat. Indikasi lain karena turunnya pendapatan masyarakat di kelompok menengah. Data BPS Jatim juga memerkuat kenaikan harga untuk seluruh indeks kelompok pengeluaran.