MAKLUMAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mematangkan pelaksanaan program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP). Untuk memperkuat dukungan di tingkat desa, Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn menggelar rapat koordinasi bersama Paguyuban Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana, Rabu (17/6/2026).
Rapat tersebut digelar untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD dalam mendukung program KDMP yang merupakan salah satu program prioritas nasional.
Dalam arahannya, Subandi meminta seluruh unsur desa, mulai dari BPD, perangkat desa, hingga RT/RW, terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Dengan adanya sistem pendukung, program ini akan berjalan secara sinergis. Mulai minggu ini, KDMP harus berjalan baik dengan dukungan penuh dari BPD, perangkat desa, RT/RW, serta pemerintah daerah,” ujarnya.
Rapat koordinasi turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hadir pula Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, para camat, kepala desa, dan lurah.
Subandi menginstruksikan agar implementasi KDMP di Kabupaten Sidoarjo dikembangkan dengan pendekatan yang inovatif sehingga memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan daerah lain. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
“KDMP akan terus kita galakkan. Keanggotaan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak harus terlibat aktif menjadi anggota, mulai dari ASN, BPD, hingga perangkat desa,” tegasnya.
Menurut Subandi, keberhasilan KDMP memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah desa dan BPD, terutama dalam membangun basis keanggotaan yang luas dan aktif.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Sidoarjo berencana melakukan pemetaan terhadap desa dan kelurahan yang telah menjalankan program. Selain itu, data ASN yang diwajibkan menjadi anggota akan diintegrasikan melalui sistem satu data yang dikelola Dinas Kominfo dan dapat dipantau melalui dashboard.
“Apabila Surat Edaran (SE) telah diterbitkan, saya meminta kepala desa segera mengadakan rapat koordinasi dengan BPD, RT, dan RW guna memastikan kelancaran implementasi di lapangan. Setelah semua siap, program ini akan kita luncurkan secara resmi di pendopo,” pungkas Subandi.
