MAKLUMAT — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd, memastikan bahwa sektor pendidikan tidak akan terdampak pada kebijakan penghematan yang kaan dilakukan pemerintah melalui sistem kerja dari rumah (work from home/WFH).
Ia menegaskan, tidak ada pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi yang dilakukan pemerintah.
Wacana tersebut sebelumnya mencuat seiring rencana pemerintah menerapkan kebijakan satu hari WFH dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), yang dimaksudkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) usai gejolak dan konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi dunia.
Menurut Mu’ti, kebijakan itu tidak akan berdampak pada sektor pendidikan. Ia memastikan, proses belajar mengajar bagi siswa sekolah dasar hingga menengah tetap berlangsung normal melalui pembelajaran tatap muka selama lima hari dalam sepekan
“Pembelajaran akan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata pria yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026) lalu, Presiden RI Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran Kabinet Merah Putih menyusun strategi penghematan energi di berbagai sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, di mana isu pembelajaran daring sempat mencuat dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM pada pekan lalu.
Diketahui, harga minyak dunia melambung tinggi hingga di kisaran 100 USD per barel, bahkan sempat menyentuh sekitar 112 USD per barel, usai pecahnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM pada pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyebutkan kebijakan penghematan lintas sektor direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
Ia menjelaskan bahwa opsi pembelajaran daring maupun luring sempat dibahas dengan menyesuaikan karakteristik mata pelajaran. Namun, belakangan pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap berjalan normal.
Dalam keterangan pers pada 24 Maret 2026, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan pembelajaran tatap muka demi menjaga kualitas pendidikan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari learning loss, yakni kondisi hilangnya pengetahuan dan keterampilan atau kemunduran capaian akademik siswa akibat gangguan proses belajar.
Menurutnya, meskipun sempat ada pembahasan mengenai kemungkinan penerapan metode hybrid, hasil koordinasi lintas kementerian menyepakati bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran daring bagi siswa.
Pemerintah, lanjutnya, menilai keberlangsungan pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama agar proses pendidikan berjalan optimal.
