MAKLUMAT– Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menargetkan produk pangan Indonesia menguasai ekosistem rantai pasok katering jemaah haji di Arab Saudi.
Langkah taktis ini bertujuan untuk memastikan jemaah haji mendapatkan asupan higienis bercita rasa Nusantara, sekaligus membuka keran ekspor massal bagi pelaku usaha dalam negeri.
Saat menginspeksi dapur Uhud Taibah, Gus Irfan—sapaan akrab Menhaj—menemukan fakta ironis. Banyak komoditas asli Indonesia seperti santan, ikan patin, ikan teri, dan bumbu dapur, justru masuk ke dapur haji melalui pihak ketiga atau negara tetangga.
”Potensi produksi kita sangat besar. Saya melihat ada santan yang bahan bakunya kemungkinan dari Indonesia, tapi dipasarkan negara lain. Begitu juga ikan patin yang dipasok negara tetangga,” cetus Gus Irfan dikutip, Sabtu (6/6/2026).
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sejatinya telah menguji coba pengiriman beras dan bumbu autentik langsung dari tanah air. Namun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah belakangan ini mengacaukan jalur distribusi dan melambungkan biaya logistik.
Gus Irfan berharap situasi kawasan segera kondusif agar keran pengiriman kembali normal. Sebagai strategi jangka panjang, Kemenhaj akan mengunci klausul kewajiban penggunaan bahan baku Indonesia ke dalam kontrak resmi dengan penyedia katering di Arab Saudi.
”Haji bukan sekadar pelayanan ibadah, melainkan pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi nasional di tingkat global yang berdampak langsung pada petani, nelayan, dan UMKM kita,” jelasnya.
Langkah Gus Irfan memasukkan klausul wajib produk lokal dalam kontrak katering adalah terobosan regulasi yang konkret. Selama ini, potensi ekonomi haji yang bernilai triliunan rupiah lebih banyak dinikmati oleh negara kompetitor seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, terutama untuk komoditas makro seperti beras dan ikan.
Tantangan terbesar Kemenhaj saat ini bukan pada validasi pasar, melainkan pada ketahanan rantai pasok (supply chain) domestik dan mitigasi risiko logistik global. Di tengah ketidakpastian geopolitik Timur Tengah yang mengerek biaya kargo, pemerintah harus segera membangun kolaborasi lintas sektoral bersama Kementerian Perdagangan dan BUMN logistik.
Tanpa insentif biaya angkut atau pembenahan jalur distribusi, target “menjajah” dapur Saudi akan terus membentur dinding efisiensi harga.
