MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan bersama LHKP PP Muhammadiyah dan lembaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menggelar Roadshow Ketimpangan: Diseminasi Riset dan Diskusi Publik di Kopi Aspirasi, Makassar, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh Muhammadiyah untuk membahas persoalan ketimpangan ekonomi Indonesia, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil. Hadir dalam forum tersebut di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, aktivis lingkungan Iwan Dento, serta sejumlah pimpinan dan aktivis Muhammadiyah.
Diskusi menyoroti semakin lebarnya kesenjangan distribusi kekayaan, tata kelola sumber daya alam, hingga pentingnya penguatan gerakan masyarakat sipil berbasis riset.
Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan Muhammad Syaiful Saleh menegaskan bahwa isu ketimpangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum, kebijakan publik, hak asasi manusia (HAM), serta keadilan sosial.
Muhammadiyah, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai perspektif dalam merumuskan solusi atas persoalan bangsa.
Ketimpangan Ekonomi Lahirkan Persoalan Sosial
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi telah melahirkan berbagai persoalan sosial, yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan temuannya, bahwa nilai pinjaman daring pada Mei 2026 telah mencapai sekitar Rp100 triliun dan hampir separuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak lagi bertahan dengan tabungan, melainkan bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” sorotnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Rabu (5/8/2026).
Bhima juga memaparkan bahwa akumulasi kekayaan kelompok 50 orang terkaya di Indonesia meningkat dari sekitar Rp2.500 triliun pada 2019 menjadi sekitar Rp4.600 triliun pada 2026. Menurutnya, konsentrasi kekayaan yang semakin besar tersebut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya kesenjangan ekonomi.
Selain itu, ia menilai selama ini struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Sebab itu, menurutnya hilirisasi saja belum cukup apabila kepemilikan, nilai tambah, dan manfaat ekonominya masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Lebih lanjut, CELIOS menawarkan alternatif solusi untuk mendorong penerapan instrumen redistribusi melalui pajak kekayaan atau wealth tax bagi kelompok “ultra-kaya”. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat keadilan fiskal sekaligus meningkatkan kemampuan negara dalam membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan.
Memperkuat Kajian Kritis dan Ilmiah
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menekankan bahwa persoalan ketimpangan harus dibaca dari hulu melalui kajian terhadap kebijakan politik, regulasi, serta tata kelola sumber daya alam. Menurutnya, berbagai konflik agraria dan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah merupakan dampak dari kebijakan yang perlu dikaji secara kritis dan ilmiah.
Busyro mengajak perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta para generasi muda untuk memperkuat tradisi riset yang berpihak kepada kepentingan publik.
“Kritik terhadap kebijakan negara, tandasnya, harus dibangun melalui data, argumentasi akademik, dan gerakan masyarakat sipil yang terorganisasi,” tandas Busyro.
Sementara itu, perspektif akar rumput disampaikan aktivis lingkungan, Iwan Dento, yang menilai ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap ruang hidup dan proses pengambilan keputusan.
Berbekal pengalaman mendampingi masyarakat dalam advokasi kawasan karst di Maros, Iwan menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan pembangunan agar tidak sekadar menjadi objek kebijakan.
Ia juga mendorong Muhammadiyah untuk memanfaatkan kekuatan hierarki organisasi yang terstruktur hingga tingkat desa untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling menghubungkan warga di pedesaan dan perkotaan, sehingga kesejahteraan dapat tumbuh dari jaringan ekonomi umat sendiri.
Hasilkan Satu Pesan Bersama
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, mengungkapkan bahwa kegiatan roadshow tersebut dirancang untuk menghasilkan satu pesan bersama, bahwa persoalan ketimpangan ekonomi merupakan persoalan struktural yang harus dijawab melalui reformasi kebijakan, penguatan riset, tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, serta gerakan masyarakat sipil yang konsisten mengawal kepentingan publik.
Muhammadiyah bersama CELIOS berharap forum tersebut menjadi awal dari lahirnya kolaborasi yang lebih luas dalam mendorong sistem ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada kesejahteraan seluruh rakyat.
“Daerah-daerah Muhammadiyah yang terdampak problem ketimpangan perlu lebih proaktif menghimpun dukungan publik untuk selamatkan bangsa ini dari krisis, sebagaimana amanah Muktamar dan Tanwir Muhammadiyah Kupang untuk keadilan ekonomi dan kemakmuran untuk semua,” pungkas David.***
