MAKLUMAT —Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Bersama Aspila Lamongan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat bertemu di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Mereka mengeluhkan banyaknya aturan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha penangkapan ikan. Selain itu, nelayan menilai sejumlah regulasi dari kementerian dan pemerintah daerah kerap tumpang tindih sehingga menyulitkan proses operasional di lapangan.
Persoalan lain yang disampaikan adalah lamanya pengurusan dokumen kapal, termasuk pengukuran kapal. Kondisi tersebut berdampak pada kelengkapan administrasi yang menjadi syarat utama saat beroperasi. “Sebab dokumen tak lengkap membuat banyak kapal nelayan ditangkap,” ujar salah seorang nelayan.
Para nelayan juga menyoroti isu penerapan “PBB Laut” yang mereka khawatirkan akan menambah beban biaya usaha. Menurut mereka, berbagai pungutan resmi yang selama ini berlaku sudah cukup memberatkan.
Menanggapi hal tersebut, Viva Yoga mengakui negara perlu hadir melindungi nelayan yang mencari nafkah di laut hingga berhari-hari. “Mereka berhari-hari di laut untuk mencari nafkah bagi keluarga,” ujarnya. “Mencari ikan di laut lepas penuh risiko.”
Menurutnya, regulasi memang diperlukan, tetapi penyusunannya harus mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi nelayan. “Beban yang diterima nelayan sudah banyak,” tuturnya.
Viva Yoga menilai persoalan yang muncul tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Ia mendorong adanya koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling bertabrakan.
“Semua keluhan yang diungkapkan oleh para nelayan perlu disampaikan ke semua pihak agar selanjutnya dibuat kebijakan yang tepat dan terintegrasi,” katanya.
Terkait isu “PBB Laut”, ia meminta adanya penjelasan resmi dari instansi terkait agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan nelayan. “Di sini perlunya penjelasan atau klarifikasi dari pihak yang hendak menerapkan PBB Laut,” ujarnya.
