DI tengah berbagai kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, publik Sidoarjo dibuat terkejut oleh peristiwa yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan cara sederhana: kegiatan buka puasa bersama pejabat daerah. Bukan sekadar buka puasa biasa. Namun, acara buka bersama dikemas dengan konsep mewah bertema Bollywood. Lengkap dengan dekorasi gemerlap dan nuansa pesta yang jauh dari kesan sederhana.
Acara tersebut melibatkan sejumlah pejabat penting pemerintahan daerah, termasuk sekretaris daerah bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat. Reaksi masyarakat pun cepat bermunculan. Kritik tajam hadir dari berbagai kalangan. Mulai warga biasa, aktivis sosial, hingga pengamat kebijakan publik. Banyak yang menilai kegiatan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Belakangan, sekretaris daerah menyampaikan permintaan maaf kepada publik melalui akun Instagram-nya. Permintaan maaf tentu patut dihargai. Namun, persoalan yang muncul sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar sebuah acara buka puasa. Peristiwa itu membuka kembali diskusi lama mengenai gaya hidup sebagian pejabat publik yang kerap dipersepsikan terlalu mewah dan jauh dari realitas kehidupan masyarakat yang mereka layani.
Sidoarjo bukan daerah kecil. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu pusat industri dan ekonomi di Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, dinamika sosial ekonominya cukup kompleks. Di satu sisi, Sidoarjo memiliki kawasan industri yang berkembang pesat. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hidup dengan keterbatasan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih berada pada kisaran empat hingga lima persen dari total penduduk. Angka itu memang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain. Tetapi, tetap berarti puluhan ribu warga masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi.
Selain itu, persoalan seperti banjir musiman, kerusakan jalan lingkungan, serta persoalan drainase di sejumlah wilayah masih menjadi keluhan rutin masyarakat. Banyak warga yang berharap pemerintah daerah lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah tersebut. Dalam konteks inilah kemewahan acara pejabat menjadi terasa kontras.
Bukber Mewah dan Jarak Sosial Pejabat
Dalam perspektif sosial, peristiwa buka puasa mewah tersebut dapat dibaca sebagai gejala melemahnya empati sosial dalam birokrasi. Empati adalah kemampuan memahami kondisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan.
Seorang pejabat publik yang memiliki empati tinggi biasanya akan sangat berhati-hati dalam menampilkan gaya hidupnya di ruang publik. Sebagai pejabat publik semestinya menyadari bahwa setiap tindakan pejabat tidak pernah sepenuhnya bersifat pribadi karena selalu berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, dalam banyak kasus birokrasi di Indonesia, jabatan seringkali justru menjadi simbol status sosial. Ketika seseorang memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan, lingkungan sosialnya ikut berubah. Ia lebih sering berinteraksi dengan sesama elite birokrasi daripada dengan masyarakat biasa.
Fenomena ini dalam teori sosiologi politik dikenal sebagai social distance atau jarak sosial. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur kekuasaan, semakin besar kemungkinan ia terpisah dari realitas kehidupan masyarakat. Akibatnya, keputusan-keputusan kecil yang bagi pejabat terlihat biasa saja dapat menimbulkan reaksi besar di masyarakat.
Acara buka puasa mewah tersebut mungkin bagi para pejabat hanya dianggap sebagai kegiatan silaturahmi biasa. Namun, bagi masyarakat yang melihatnya dari luar, acara tersebut dapat dimaknai sebagai simbol kemewahan elite birokrasi. Simbol memiliki kekuatan besar dalam politik. Ia dapat membangun kepercayaan, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan.
Ketika masyarakat melihat pejabat menikmati kemewahan, sementara mereka sendiri masih berjuang menghadapi berbagai persoalan ekonomi, maka yang muncul adalah perasaan ketidakadilan.
Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai legitimasi fiskal. Negara memungut pajak dari masyarakat dengan janji bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan publik. Jika masyarakat merasa bahwa pejabat menggunakan sumber daya negara untuk gaya hidup mewah, maka kepercayaan terhadap sistem pajak dapat menurun.
Padahal, pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Tanpa kepercayaan publik, sistem fiskal akan sulit berjalan secara efektif. Masalah lain yang juga muncul adalah ketimpangan persepsi kinerja birokrasi. Masyarakat sering menilai pejabat bukan hanya dari program kebijakan, tetapi juga dari perilaku sehari-hari.
Ketika inovasi pelayanan publik terasa lambat, sementara pejabat justru terlihat menikmati berbagai fasilitas dan kemewahan, maka muncul persepsi bahwa birokrasi lebih sibuk dengan kenyamanan internal daripada melayani masyarakat.
Mengembalikan Empati dalam Birokrasi
Kasus di Sidoarjo seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh pejabat publik, bukan hanya bagi pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Permintaan maaf memang penting. Tapi, yang jauh lebih penting adalah perubahan sikap dan budaya birokrasi.
Pertama, pejabat publik perlu menyadari bahwa jabatan adalah amanah pelayanan, bukan simbol status sosial. Dalam teori administrasi publik modern, pejabat negara disebut sebagai public servant atau pelayan publik. Artinya, ukuran keberhasilan pejabat bukanlah seberapa besar fasilitas yang dimilikinya, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari kebijakan yang diambil.
Kedua, pemerintah daerah perlu membangun budaya kesederhanaan dalam birokrasi. Kesederhanaan bukan berarti menolak semua kegiatan formal atau seremonial, tetapi memastikan bahwa kegiatan tersebut tetap mencerminkan sensitivitas sosial. Apalagi di bulan Ramadan yang secara spiritual mengajarkan nilai kesederhanaan, empati dan solidaritas terhadap sesama.
Ketiga, evaluasi internal birokrasi perlu diperkuat. Banyak pemerintah daerah di Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai program inovasi pelayanan publik. Namun, program tersebut sering tidak terlihat oleh masyarakat karena komunikasi publik yang lemah. Di sinilah peran kepemimpinan birokrasi menjadi penting. Seorang pemimpin daerah harus mampu memastikan bahwa energi pemerintah daerah lebih banyak difokuskan pada inovasi pelayanan daripada aktivitas seremonial.
Keempat, transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, termasuk untuk kegiatan-kegiatan internal pemerintahan. Semakin transparan pemerintah, semakin kecil ruang bagi kesalahpahaman antara pejabat dan masyarakat.
Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat berharga bagi pemerintah daerah. Kepercayaan itu tidak bisa dibangun hanya dengan program pembangunan, tetapi juga dengan sikap dan perilaku para pejabatnya. Kasus buka puasa mewah di Sidoarjo mungkin hanya satu peristiwa kecil. Namun, akan menjadi pengingat bahwa jarak antara pemerintah dan masyarakat bisa tercipta dari hal-hal yang tampak sederhana.
Di tengah masyarakat yang masih berjuang menghadapi berbagai kesulitan hidup, yang paling dibutuhkan dari pejabat bukanlah kemewahan, melainkan empati. Empati itulah yang akan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Tanpa empati, kekuasaan hanya akan menjadi simbol gemerlap yang semakin jauh dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. (*)
