MAKLUMAT — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus 92 dolar AS per barel.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah fiskal agar tidak menambah beban rakyat. Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghindarinya.
“ Kenaikan harga BBM biasanya berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Biaya transportasi meningkat, harga pangan naik, dan biaya produksi berbagai sektor ikut terdorong,” terang Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Akibatnya, lanjut dia, tekanan ekonomi akan langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Karena itu, pemerintah harus mencari alternatif lain untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani masyarakat.
Mulyanto menjelaskan salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah meninjau kembali pos-pos pengeluaran negara yang dinilai tidak efisien. Pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerimaan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel.
“Pemerintah harus kreatif meninjau kembali pos-pos belanja yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien, sekaligus mengoptimalkan tambahan pemasukan dari windfall profit komoditas,” tandas mantan anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Selain itu, Mulyanto mendorong pemerintah melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang tidak prioritas. Program-program yang dinilai membebani APBN perlu dievaluasi, termasuk menjadwalkan ulang proyek-proyek yang belum mendesak.
Ia juga menilai optimalisasi kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi, khususnya Pertamina, serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi menjadi langkah penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif.
Di sisi lain, Mulyanto menegaskan pentingnya transparansi kebijakan fiskal pemerintah. Publik, kata dia, berhak mengetahui simulasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN, termasuk program belanja yang akan disesuaikan.
“Keterbukaan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat,” cetusnya.
Untuk diketahui, lonjakan harga minyak global saat ini jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel. Selisih sekitar 20 dolar AS tersebut berpotensi menambah tekanan pada belanja subsidi dan kompensasi BBM yang harus ditanggung negara.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa jika harga minyak mencapai 92 dolar AS per barel, defisit APBN berpotensi melampaui batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.***
