PEMILIHAN umum (Pemilu) tahun 2024 harus bisa menghasilkan pemimpin yang waras, baik pemimpin yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Hal itu tidak lain untuk memastikan Indonesia terhindar dan tidak menjadi negara gagal.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki mengatakan, pemimpin yang waras akan didapatkan jika masyarakat meninggalkan politik transaksional dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres). Masyarakat mau memilih dengan semangat maju tak gentar coblos yang benar. Bukan sebaliknya mencoblos yang bayar.
“Jika semangat politik transaksional tak terhindarkan, maka akan sulit memperoleh pemimpin waras. Usaha untuk mengatasi ketimpangan juga akan menjadi semakin sulit,” ungkapnya di depan peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di SMK Muhammadiyah 3 Sirowiti, Gresik.
Mantan Rektor UMSurabaya menerangkan, harus diakui sudah ada hasil dari upaya Pemerintah untuk mengurangi indeks gini rasio, yakni dari 0,41 (tahun 2012) tinggal 0,38 (tahun 2023). Namun, indeks ketimpangan sebesar itu menjadikan bangsa Indonesia masih dalam keadaan tidak baik-baik saja.
“Karena indeks ketimpangan masih berada di titik kritis itu menjadikan oligarki, yaitu segelintir orang terkaya di Indonesia lebih kuasa dari penguasa. Mereka tidak memiliki jabatan politik tapi menguasai. Sebaliknya, yang memiliki jabatan politik tidak menguasai,” terangnya.
Ia mengungkapkan, dalam kiprahnya, oligarki menjadi penghambat bagi pemegang jabatan politik dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Yakni, mendistribusikan kemakmuran secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ada catatan menarik, satu persen penduduk terkaya, memiliki pendapatan 73 kali lipat dari pendapatan mayoritas penduduk miskin di Indonesia,”ungkap anggota legislatif asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan, mengutip data yang dipublikasikan oleh World Inequility Index 2022.
Prof ZM menegaskan, negeri ini membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan penguatan mayoritas masyarakat miskin. Sehingga masyarakat bisa mengatasi berbagai kesulitannya . Terutama dalam memenuhi hajat hidupnya.
“Kita butuh pemimpin yang bisa menjadikan petani tidak lagi menghadapi kelangkaan pupuk. Petani pada saat panen raya bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang layak. Nelayan sanggup melaut karena tidak sulit mengisi bahan bakar kapal-kapal kecilnya. Ekspor tenaga kerja tak berkeahlian bisa dihentikan. Guru dibuat sejahtera. Tenaga honorer tidak lagi berada dalam ketidakpastian,” harapnya.
Lebih lanjut, Prof ZM mengutip pendapat dari Imam Al-Ghozali yang menyatakan rusaknya rakyat adalah cermin rusaknya pemimpin. Maka, jalan keluar dari berbagai kesulitan masyarakat ada ditangan pemimpin.
“Oleh karena itu pilih pemimpin waras di Pemilu 2024,” ungkap anggota legislatif yang pada Desember 2022 lalu diberi penghargaan MKD Awards, penghargaan bagi anggota Dewan yang kinerjanya berdampak positif dalam menguatkan harkat dan kehormatan DPR.
Ia mengajak, masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk ikut serta memastikan Pemilu2024 yang dibiayai dengan dana tak kurang Rp 76 triliun itu bisa menghasilkan pemimpin yang bisa menyingkirkan hambatan oligarki.
“Sehingga hadir pemimpin yang mampu mewujudkan amanah UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Bukan kesejahteraan segelintir orang,” pungkasnya.(*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
