MAKLUMAT – Kabar baik datang bagi sekitar 35.680 guru SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur yang sebelumnya belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). DPRD Jatim memastikan kebutuhan anggaran TPG sebesar sekitar Rp274 miliar telah disepakati dan akan dicover melalui Perubahan APBD (P-APBD) Jatim 2026.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, mengatakan kepastian tersebut diperoleh dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.
“Alhamdulillah, untuk anggaran TPG guru-guru se-Jawa Timur sudah bisa kita penuhi di APBD Perubahan,” ujar Untari, Kamis (3/9/2026).
Sebelumnya, ribuan guru di Jatim mengeluhkan belum cairnya TPG. Persoalan itu terjadi karena Jawa Timur tidak mendapatkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang sebelumnya diharapkan menopang pembayaran TPG.
Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Jatim, khususnya Komisi E. Forum Komunikasi Tunjangan Profesi Guru (FK-TPG) dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Jatim juga telah menyampaikan aspirasi kepada dewan.
Menurut Untari, pemenuhan anggaran melalui P-APBD menjadi kabar baik karena menyangkut hak ribuan guru yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan pendidikan di Jawa Timur.
Meski demikian, anggaran Rp274 miliar tersebut untuk sementara ditempatkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Pencairan belum dapat dilakukan karena secara administrasi akun anggaran terkait di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri belum dibuka.
“Kenapa di BTT? Karena akun yang di SIPD Mendagri belum dibuka. Sewaktu-waktu akunnya dibuka dan diperintahkan untuk membayar, maka akan segera dicairkan,” jelas politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Untari menegaskan, penganggaran TPG melalui P-APBD Jatim 2026 juga menjadi angin segar bagi guru tidak tetap (GTT).
“Alhamdulillah perjuangan kami all out dan berhasil sampai tujuan,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Jatim tetap akan menagih pemerintah pusat agar persoalan alokasi DAU untuk TPG tidak berhenti pada penyelesaian melalui APBD provinsi.
Banggar DPRD Jatim, kata Untari, dalam waktu dekat akan mendatangi Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Nanti Banggar akan datang ke Kemenkeu untuk menagihkan itu,” tandasnya.
