MAKLUMAT — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo turun ke jalan menggelorakan aksi bertajuk “Tata Ulang Indonesia”, di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (18/6/2026).
Massa aksi yang terdiri dari para kader IMM, mahasiswa, pemuda, serta elemen masyarakat berkumpul di Halaman PDM Sidoarjo sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah melakukan konsolidasi, mereka bergerak longmarch dari kawasan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menuju Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Aksi itu disebut sebagai sikap moral IMM Sidoarjo dalam merespons sejumlah persoalan publik yang dinilai perlu segera dituntaskan pemerintah dan dikawal dengan serius oleh para wakil rakyat.
Politik Moral Mahasiswa
Koordinator lapangan aksi, Fiki, menyebut bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan IMM Sidoarjo terhadap arah kebijakan publik yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“IMM Sidoarjo turun ke jalan karena ada persoalan rakyat yang tidak boleh dibiarkan. Kami membawa tuntutan yang jelas dan meminta pemerintah serta DPRD mendengarnya secara serius,” tandasnya.
Mahasiswa, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga nalar kritis di tengah situasi kebangsaan yang terus berubah. Ia menegaskan bahwa kritik mahasiswa bukan bentuk perlawanan kosong, melainkan bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan.
“Gerakan mahasiswa harus tetap hidup. Jika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, maka IMM punya kewajiban moral untuk mengingatkan,” tegas Fiki.
Sementara itu, Ketua PC IMM Sidoarjo, Satria Buana Putra, menegaskan bahwa seruan bertajuk “Tata Ulang Indonesia” bukan sekadar slogan aksi, melainkan bentuk pembacaan IMM terhadap perlunya evaluasi menyeluruh atas orientasi kebijakan negara.
“Kami ingin negara hadir lebih adil. “Tata Ulang Indonesia” berarti menata kembali arah kebijakan agar tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Satria juga menekankan bahwa aksi jalanan tidak boleh berhenti sebagai ekspresi sesaat. Bagi IMM Sidoarjo, demonstrasi harus menjadi pintu masuk untuk membuka dialog, menguji komitmen wakil rakyat, dan memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai dokumen tuntutan.
Massa aksi kemudian diterima jajaran Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo, di mana PC IMM Sidoarjo menyampaikan sejumlah tuntutan secara langsung kepada para wakil rakyat tersebut.
6 Tuntutan Utama
PC IMM Sidoarjo membawa enam tuntutan utama yang disampaikan langsung kepada jajaran DPRD Sidoarjo. Pertama, mendesak pemerintah mengevaluasi serta memberhentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut harus dikaji ulang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Kedua, PC IMM Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memberikan jaminan kepada buruh dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pelemahan rupiah terhadap industri manufaktur lokal. Isu ini dinilai sangat penting, sebab Kota Delta merupakan salah satu daerah dengan basis industri dan pekerja yang kuat.
Ketiga, massa aksi meminta pemerintah melakukan operasi pasar secara berkala untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Bagi IMM Sidoarjo, stabilitas harga tidak boleh hanya menjadi respons sesaat, tetapi perlu menjadi agenda perlindungan ekonomi masyarakat.
Keempat, PC IMM Sidoarjo mendesak DPRD menghentikan Program KDMP Sidoarjo. Mereka menilai program tersebut justru berpotensi menambah beban pemerintahan desa. IMM meminta agar pembangunan pendidikan lebih diprioritaskan daripada program yang belum jelas urgensi dan dampaknya bagi masyarakat desa.
Kelima, PC IMM Sidoarjo meminta DPRD transparan mengenai hubungan kelembagaan dengan Polresta Sidoarjo, yang dinilai sangat penting agar relasi antarlembaga tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, serta tidak mencederai semangat reformasi.
Keenam, PC IMM Sidoarjo mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap percepatan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai bagian dari agenda dan langkah nyata pemberantasan korupsi.
DPRD Jangan Hanya Terima Aspirasi
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menerima langsung aspirasi massa aksi. Menurutnya, suara mahasiswa sangat dibutuhkan dalam proses demokrasi. Ia juga mendorong para mahasiswa terus menyampaikan kritik dengan cara yang baik dan tetap dalam koridor yang benar.
“Teman-teman mahasiswa harus terus bergerak bersama rakyat. Aspirasi seperti ini penting untuk perbaikan, selama disampaikan dengan cara yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya membaca persoalan nasional dan global tanpa mengabaikan tanggung jawab lokal. Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengambil langkah konkret, terutama dalam pengawasan program dan stabilitas harga.
“Kita tidak bisa menyalahkan semua persoalan pada geopolitik global. Tetapi kita bisa berpikir global dan bertindak lokal. Program yang bermasalah harus dievaluasi, dan kalau ada temuan harus dikawal bersama,” kata dia.
Terkait harga kebutuhan pokok, Nasih menyebut bahwa operasi pasar dan pengawasan distribusi perlu diperkuat. “Pemerintah perlu melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Aparat dan penegak hukum juga perlu mengawasi agar tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat,” tandasnya.
Merespons hal tersebut, Sekretaris Umum PC IMM Sidoarjo Banna Nidhom Ulhaq menilai bahwa aspirasi-aspirasi tersebut tidak cukup hanya “diterima”. Ia menegaskan, gerakan tersebut akan dilanjutkan dengan forum lanjutan bersama DPRD Sidoarjo pekan depan untuk mengurai tuntutan secara lebih teknis.
Forum lanjutan tersebut, kata dia, akan membahas tuntutan mana saja yang berada dalam ruang kewenangan DPRD, mana yang harus diteruskan kepada pemerintah daerah, dan mana yang perlu didorong ke tingkat kebijakan lebih tinggi.
Banna menegaskan, tindak lanjut tersebut sekaligus akan menjadi tolok ukur keseriusan DPRD dalam merespons aspirasi para mahasiswa.
“Pekan depan kami akan kembali mengawal pembahasan ini. Kami ingin tahu secara jelas tuntutan mana yang bisa dikerjakan DPRD, mana yang harus diteruskan, dan bagaimana komitmen politiknya,” tegasnya.
Menurutnya, aksi jalanan hanya menjadi pintu masuk. Ukuran keberhasilan gerakan ada pada konsistensi pengawalan setelah tuntutan diterima.
“DPRD tidak boleh berhenti pada penerimaan aspirasi. Harus ada tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga. IMM Sidoarjo akan terus mengawal itu,” tegas Banna.
Bagi IMM Sidoarjo, lanjutnya, aksi bertajuk “Tata Ulang Indonesia” itu menjadi penegasan bahwa mahasiswa masih memiliki ruang untuk mengoreksi arah kebijakan. “Demokrasi tidak cukup dijaga melalui prosedur, tetapi juga melalui keberanian menyuarakan kepentingan rakyat,” tandasnya.
Ia juga menegaskan tekad dan komitmen PC IMM Sidoarjo untuk bergerak dalam menjaga cita-cita reformasi, memperkuat demokrasi, dan memastikan kebijakan publik berpihak kepada rakyat.
*) Penulis: Akhmad Hasbul Wafi
