MAKLUMAT – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN, TNI, serta Polri untuk turun langsung menangani persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Menurut Eddy, perintah Presiden itu mencerminkan kepemimpinan yang berbasis data dan proyeksi jangka panjang, sekaligus menandai bahwa persoalan sampah tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan parsial dan konvensional.
“Jika tidak ditangani secara terstruktur dan masif, krisis sampah akan berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup, terutama di kawasan perkotaan,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/2026).
Perpres tersebut, lanjut Eddy, menjadi payung hukum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
“Perpres 109/2025 dirancang agar pengelolaan sampah berjalan terintegrasi. Fokusnya pada penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, pemberian insentif bagi inovasi, serta pengembangan ekonomi sirkular yang melibatkan pelaku usaha dan komunitas,” jelasnya.
Eddy menegaskan arahan Presiden Prabowo harus dijadikan momentum untuk membangun budaya baru pengelolaan sampah yang disiplin, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi nasional.
Ia mengatakan keberhasilan mengatasi persoalan sampah akan menjadi salah satu indikator penting pembangunan berkelanjutan, sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Arahan ini disampaikan di forum strategis yang dihadiri menteri dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Karena itu, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan menyeluruh,” terangnya.
Eddy juga mengungkapkan pengalamannya berkeliling ke berbagai daerah selama menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Dari dialog dengan para kepala daerah, ia menemukan persoalan sampah hampir seragam di tingkat lokal.
“Hampir semua daerah menghadapi keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya pemilahan sampah dari sumber, serta keterbatasan anggaran dan teknologi. Karena itu, solusi berskala nasional memang mutlak dibutuhkan,” tandasnya.
