MAKLUMAT — Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Lamongan tengah bersiap merayakan Lebaran di tengah bencana banjir. Selama empat bulan terakhir, banjir merendam sejumlah titik dan membuat warga terus bergelut dengan kondisi tersebut.
“Selama empat bulan ini aktivitas warga sangat terbatas. Mau keluar sulit, ekonomi juga macet. Daya beli masyarakat turun drastis,” ujar Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan, Yatno.
Ia menjelaskan bahwa ketinggian air bahkan ada yang mencapai sekitar 78 sentimeter. Kondisi ini membuat sejumlah titik tergenang dalam waktu lama karena air tidak sepenuhnya surut.
“Ini sudah masuk bulan keempat. Sempat surut sebentar, tapi kemudian naik lagi dan sekarang yang paling tinggi,” jelasnya.
Sebagai informasi, banjir di wilayah Lamongan telah berlangsung kurang lebih selama empat bulan dan berdampak pada 44 desa di 5 kecamatan. Salah satu penyebabnya adalah meluapnya sungai Bengawan Jero.
Menurut Yatno, wilayah Bengawan Jero secara geografis berada di dataran yang lebih rendah dibandingkan aliran Bengawan Solo. Kondisi ini menyebabkan air sulit mengalir keluar ketika debit Bengawan Solo meningkat dan meluap.
Ia menyebut, saat air sungai utama meluber, kawasan Bengawan Jero tidak memiliki jalur pembuangan yang efektif ke laut. Akibatnya, air tertahan dan membentuk genangan luas yang bertahan lama di permukiman maupun lahan produktif.
Persoalan Tata Ruang
Selain faktor geografis, Yatno menilai persoalan tata ruang di Lamongan dan alih fungsi sungai turut memperparah banjir. Tepi sungai menyempit dari ukuran ideal, bahkan ada yang dari lebar sekitar 50 meter kini tinggal sekitar 20 meter.
Tidak hanya itu, sejumlah sungai sekunder kini tertutup bangunan, bahkan terdapat rumah dan tempat usaha yang berdiri di atas aliran sungai. Kondisi tersebut menghambat arus air dan menyebabkan sampah mudah tersangkut saat musim hujan.
“Sekarang banyak sungai yang beralih fungsi. Bahkan ada bangunan di atasnya, ada yang dipakai untuk tempat tinggal dan usaha. Itu jelas menghambat aliran air,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah belum maksimal dalam melakukan penertiban karena berbagai pertimbangan, termasuk aspek kewenangan dan mata pencaharian warga.
Padahal, jika dihitung secara keseluruhan, kerugian akibat banjir jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.
“Kalau dikalkulasi, kerugian akibat banjir ini jauh lebih besar dibandingkan keuntungan dari aktivitas perorangan di sungai itu,” katanya.
Ganggu Ekonomi Masyarakat
Dampak ekonomi banjir sangat terasa di kalangan masyarakat. Berdasarkan perhitungan kasar di salah satu wilayah, sekitar 9.000 hektare lahan tambak dan pertanian terendam banjir.
Dalam kondisi normal, satu hektare tambak dapat menghasilkan sekitar Rp13 juta hingga Rp15 juta per panen. Dengan luas lahan terdampak tersebut, potensi kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar.
Kondisi ini membuat banyak warga kehilangan sumber penghasilan utama. “Sekitar 9.000 hektare lahan terendam. Kalau satu hektare bisa menghasilkan belasan juta, kerugiannya sangat besar,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama empat bulan terakhir warga praktis tidak memiliki pemasukan. Sektor tambak yang menjadi andalan ekonomi lumpuh, sementara musim tanam pertanian belum tiba.
Di sisi lain, kondisi banjir juga berdampak pada aktivitas perdagangan. Penurunan daya beli masyarakat membuat pedagang di pasar ikut merasakan dampaknya karena barang dagangan tidak laku seperti biasanya.
“Kalau tambak tidak berhasil, praktis tidak ada pemasukan. Dampaknya sampai ke pasar, karena daya beli masyarakat ikut turun,” ujarnya.
Minta Pemerintah Lebih Tegas
Akses infrastruktur juga mengalami kerusakan akibat genangan air yang berlangsung lama. Sejumlah jalan menjadi rusak dan sulit dilalui, bahkan ada wilayah yang sempat terisolasi.
Menjelang Lebaran, warga bergotong royong memperbaiki jalan dengan cara sederhana, seperti menimbun bagian yang rusak menggunakan batu uruk. Upaya tersebut dilakukan agar akses antarwarga tetap terbuka, terutama untuk keperluan silaturahmi saat hari raya.
Namun, perbaikan hanya difokuskan pada titik-titik yang paling parah karena keterbatasan biaya. “Warga sampai urunan untuk memperbaiki jalan seadanya supaya tetap bisa dilewati, terutama menjelang Lebaran,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, PDM Lamongan bersama Lazismu telah menyalurkan bantuan sosial di sejumlah titik terdampak. Bantuan berupa sembako dan makanan siap saji diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Meski demikian, Yatno menegaskan bahwa penanganan darurat tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang. Ia mendorong adanya langkah jangka panjang dari pemerintah, termasuk perbaikan tata ruang, normalisasi sungai, serta penambahan kapasitas infrastruktur pengendali air.
“Harapan kami, pemerintah benar-benar serius mencari solusi agar banjir ini tidak terus menghantui setiap musim hujan. Pemerintah harus berani bersikap tegas terhadap hal-hal yang menyebabkan banjir ini,” ujarnya.
