MAKLUMAT — Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menimbulkan persoalan kesehatan. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menghitung kerugian sosial akibat kasus tersebut mencapai Rp40,38 miliar hingga akhir Agustus 2026.
Angka itu muncul dari perhitungan terhadap 43.838 korban dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG hingga akhir Agustus 2026.
CELIOS menghitung kerugian tersebut dengan tiga skenario, yakni rendah, baseline, dan tinggi. Komponen perhitungan mencakup biaya medis, kehilangan produktivitas, serta pengeluaran langsung atau out of pocket yang harus ditanggung keluarga korban.
Peneliti CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, skenario rendah menghasilkan kerugian sosial sekitar Rp25,04 miliar. Angka tersebut naik menjadi Rp30,15 miliar dalam skenario baseline.
“Sementara dalam skenario tinggi, beban rumah tangga mencapai hampir Rp12 miliar dan total kerugian sosial melonjak hingga Rp40,38 miliar,” kata Media dalam memo CELIOS yang dikutip Senin (7/9/2026).
Beban Tidak Berhenti di Biaya Pengobatan
Menurut Media dalam memo CELIOS, keluarga korban harus menanggung berbagai biaya tambahan ketika anak mengalami keracunan. Pengeluaran itu antara lain transportasi, konsumsi pendamping, penginapan, hingga kehilangan pendapatan karena orang tua harus meninggalkan pekerjaan.
Dalam perhitungan CELIOS, pengeluaran yang langsung ditanggung rumah tangga mencapai Rp9,74 miliar pada skenario rendah, Rp10,50 miliar pada skenario baseline, dan hampir Rp12 miliar pada skenario tinggi.
Ketika seorang anak keracunan, persoalannya tidak berhenti pada biaya pengobatan. Orang tua bisa kehilangan waktu kerja karena harus membawa anak ke fasilitas kesehatan, menunggu pemeriksaan, hingga melakukan perawatan di rumah.
Kondisi tersebut membuat dampak ekonomi kasus keracunan MBG tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga merembet ke keluarga.
Bagi pekerja harian atau keluarga yang mengandalkan pendapatan harian, kehilangan satu atau dua hari kerja dapat langsung mengurangi pemasukan rumah tangga.
Dampak Kesehatan Bisa Lebih Panjang
CELIOS juga mengingatkan bahwa persoalan keracunan pangan tidak selalu selesai setelah korban mendapatkan perawatan.
Dalam sejumlah kasus, infeksi akibat pangan dapat menimbulkan komplikasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dampaknya bahkan dapat berlangsung lebih lama dibandingkan masa keracunan.
Keracunan mungkin berlangsung beberapa hari, tetapi bagi sebagian korban, konsekuensi kesehatan dan ekonominya dapat berlangsung berbulan-bulan bahkan lebih lama.
CELIOS menilai perhitungan Rp25 miliar hingga Rp40 miliar tersebut belum menggambarkan seluruh biaya yang mungkin muncul.
Sejumlah komponen yang belum dihitung antara lain penarikan produk, pemusnahan makanan, penutupan dapur, inspeksi, pengujian laboratorium, proses hukum, kompensasi nonmedis, serta dampak kesehatan jangka panjang.
Artinya, kerugian sosial akibat kasus dugaan keracunan MBG berpotensi lebih besar daripada angka yang dihitung CELIOS.
DPD Minta BGN Evaluasi Pengelola SPPG
Di tengah berulangnya kasus dugaan keracunan MBG, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai penghentian sementara operasional SPPG setelah terjadi kasus belum cukup untuk mencegah kejadian serupa.
BGN, kata Tamsil, harus mencari sumber masalah sekaligus mengevaluasi pihak yang bertanggung jawab atas operasional dapur.
“Yang harus ditemukan adalah sumber persoalannya. Kalau masalahnya ada pada orang yang diberi tanggung jawab, orangnya yang harus dievaluasi,” ujar Tamsil.
Ia secara khusus menyoroti posisi Kepala SPPG yang dinilai menjadi perwakilan BGN di tingkat dapur dan memiliki tanggung jawab terhadap manajemen operasional.
Karena itu, kejadian berulang semestinya menjadi dasar bagi BGN untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi Kepala SPPG.
Pengawasan Jangan Menunggu Korban
Tamsil juga meminta pengawasan program MBG diperkuat secara preventif. Koordinator Regional (Koreg), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Koordinator Kecamatan (Korcam) harus lebih aktif memantau pelaksanaan program di lapangan.
“Pengawasan bukan pemadam kebakaran. Pengawasan harus berjalan sebelum masalah terjadi,” tegasnya.
Biaya MBG Tak Bisa Hanya Dihitung dari Anggaran
Kasus dugaan keracunan menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan program MBG tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat.
Ketika makanan yang dibagikan menimbulkan korban, muncul biaya sosial yang ikut ditanggung keluarga, fasilitas kesehatan, pekerja, hingga penyelenggara program.
Perhitungan CELIOS menjadi pengingat bahwa pencegahan jauh lebih murah dibandingkan menanggung konsekuensi setelah kasus terjadi. Karena itu, pengawasan kualitas makanan, standar dapur, kompetensi pengelola SPPG, serta sistem respons cepat menjadi bagian penting agar program MBG tidak justru menambah beban ekonomi masyarakat.
