MAKLUMAT – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Presiden RI Prabowo Subianto tengah menyiapkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang bagi petani dan nelayan.
Adik kandung Prabowo itu mengatakan, Perpres tersebut nantinya akan membantu menghapuskan utang jutaan petani dan nelayan.
Meski begitu, Hashim tak menyebut secara gamblang kapan Prabowo bakal meneken Perpres tersebut.
Namun, dia mengatakan kemungkinan bakal terjadi pekan depan.
“Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin Minggu depan akan ditandatangani,” kelakarnya saat di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Jutaan Petani dan Nelayan Terjerat Utang
Menurut Hashim, selama ini jutaan petani dan nelayan terbelit dalam jeratan utang, bahkan sejak era krisis moneter (krismon) 1998 silam.
“Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama),” ungkapnya.
“Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjem lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta,” imbuh Hashim.
Hashim mengatakan, sebenarnya pihak bank telah menghapus dan membekukan utang para petani dan nelayan tersebut sejak lama.
Namun, kata dia, hak tagih dari bank ternyata tidak atau belum dihapus.
Akibatnya, sebanyak 5-6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.
“Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke renternir dan pinjol. So, waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju,” ungkap Hashim.
“Dan waktu tim perbankan dipanggil, ada tim ekonomi (kami tanya), ini merusak atau tidak perbankan Indonesia? Terus akhirnya disebut tidak, karena sudah dihapus-bukukan. Enggak ada lagi. Tapi hak tagih tetap, maka 5-6 juta ini harus terpaksa ke pinjol sama renternir,” sambungnya.
Perpres Pemutihan Utang
Lebih lanjut, merujuk pada hal itu, Hashim menyebut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tengah menyiapkan Perpres untuk pemutihan utang-utang lama petani dan nelayan tersebut.
Tujuannya, kata Hashim, agar para petani dan nelayan tersebut bisa mendapatkan kesempatan kembali untuk mengajukan pinjaman perbankan.
“Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres. Pemutihan. Sudah disiapkan ya (oleh) Pak Suprataman, Menteri Hukum. Sudah disiapkan,” terang politisi Partai Gerindra itu.
“Semua sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu-minggu depan, ya saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan terpres pemutihan,” tambahnya.
Kesempatan Baru dan Pengentasan Kemiskinan
Hashim berpendapat, sekitar 5-6 juta manusia dan keluarganya bakal mendapatkan kesempatan baru dengan lahirnya Perpres tersebut.
“(Sehingga) 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” katanya.
Selain itu, kata Hashim, Perpres tersebut juga akan mengembalikan hak para petani dan nelayan untuk bisa meminjam ke perbankan.
Dia menyebut, hal tersebut adalah sebagai salah satu langkah atau upaya untuk pengentasan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian.
“Dan dan mereka ini dapat hak untuk pinjem lagi ke perbankan Pak. Tidak akan ditutup SLIK-nya dia OJK. Jadi itu Pak salah satu langkah dalam strategi pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
“Dengan demikian, 6 juta debitor, itu kan ada istri, ada anak, ada keluarga. 30-40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” imbuh Hashim.
Tak hanya itu, Hashim optimis dengan Perpres tersebut juga bakal menghindarkan para petani dan nelayan dari jeratan pinjaman online (pinjol) dan rentenir yang mencekik.
“Mereka nanti bisa pinjem dari bank, bukan dari rentenir atau pinjol. (Bisa ke) Himbara Pak. Kita sudah cek Pak. Tidak akan merusak BRI Pak. Tidak akan merusak,” pungkas Hashim.
