MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bersama dua wakil menterinya, Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat, mengakhiri rangkaian kunjungan pendidikan dengan mendatangi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (13/11). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dan mendapatkan masukan terkait kebijakan pendidikan yang sudah berjalan.
“Kunjungan ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar evaluasi dan saran dari Muhammadiyah. Kami berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara, sesuai amanah Undang-Undang Pendidikan Nasional,” ujar Mu’ti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.
Dalam pertemuan tersebut, Mu’ti mengakui bahwa pendidikan sebagai hak dasar masih belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyoroti peran Muhammadiyah sebagai penyelenggara pendidikan terbesar di Indonesia yang dinilai sangat penting untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Muhammadiyah punya kontribusi besar dalam pendidikan. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut demi kemajuan pendidikan nasional,” lanjutnya.
Mu’ti juga membahas potensi kerja sama dengan Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Muhammadiyah untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil yang sulit mengakses sekolah formal. Selain itu, ia memaparkan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan usia dini di Taman Kanak-kanak (TK).
“Kami mendorong agar setiap anak bisa mengenyam pendidikan sejak usia dini. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan dini menunjukkan perkembangan yang lebih baik,” katanya.
Dalam upaya membentuk karakter anak-anak Indonesia, Mu’ti memperkenalkan program “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang mencakup kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Program ini diharapkan dapat menjadi fondasi karakter bagi anak-anak Indonesia.
Sinergi Pemerintah dan Swasta
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengapresiasi kunjungan Abdul Mu’ti beserta rombongan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan swasta seperti Muhammadiyah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan rombongan. Kami senang program pendidikan yang dijalankan mendapat apresiasi positif dari masyarakat,” ujar Haedar.
Haedar menegaskan pentingnya peran pendidikan swasta yang sudah hadir sejak sebelum kemerdekaan. Menurutnya, jika pemerintah memarjinalkan sektor swasta, yang dirugikan bukan hanya lembaga, tapi juga negara.
“Kerja sama yang kuat dengan pemerintah sangat penting agar pendidikan swasta tetap bisa berkontribusi. Jika kebijakan yang ada memarjinalkan swasta, yang rugi juga negara,” jelasnya.
Haedar juga menyoroti beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rata-rata IQ yang masih di bawah standar global. Ia berharap Mu’ti dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
“Muhammadiyah siap bersinergi dengan siapa pun, termasuk pemerintah, untuk mencapai pendidikan nasional yang berkemajuan,” pungkas Haedar.
