BERDAKWAH tidak boleh tebang pilih. Seluruh lapisan masyarakat dan semua tempat haruslah terkena dampak dakwah. Tak terkecuali mereka yang dinilai jahat, pelaku maksiat dan mereka yang berada di lingkungan kotor, juga harus dapat sentuhan dakwah agar tercerahkan.
Ya, berdakwah seyogyanya tidak boleh hanya terbatas kepada kelompok masyarakat yang sudah baik. Namun dakwah juga bisa hadir dan menyentuh kepada kelompok masyarakat yang belum baik, pelaku maksiat dan pendosa.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono atau karib disapa Bambang DH itu menceritakan pengalamannya tentang betapa susahnya mencari Kyai atau mubaligh yang mau berceramah di tempat yang dinilai berlumur dosa.
Selain itu, banyak di antara Kyai maupun mubaligh yang tidak mau hadir berceramah di lingkungan PDIP. Hal Itu tidak lain karena para kyai masih beranggapan bahwa kader PDIP itu sebagai kaum abangan.
“Ketika masih menjadi Walikota Surabaya, saya sering minta kyai untuk berceramah di lokalisasi Dolly maupun di acara PDIP, tapi banyak di antara Kyai yang tidak mau. Mereka menolak karena itu dianggapnya tempat kotor dan lainnya. Kader PDIP itu juga identik dan dianggap abangan dan lainnya,” katanya kepada malumat.id ketika ditemui di Hotel Luminor Surabaya, Selasa (8/8/2023).
Mantan Walikota Surabaya itu mengungkapkan, seharusnya para kyai dan para mubaligh bisa hadir sebagai oase di tempat gersang dan kering seperti halnya di PDIP. Para kyai dan mubaligh juga harus terbuka berceramah di lingkungan yang dinilai kotor. Bukan sebaliknya, malah menjauhinya.
“Nah, medan tempur sesungguhnya bagi para kyai dan para mubaligh itu sejatinya ada di PDIP. Bagaimana bisa mereka diterima berdakwah di lingkungan abangan,” jelasnya.
Bambang DH pun bersyukur lambat laun akhirnya banyak kyai dan mubaligh yang mau berceramah di PDIP. Mereka akhirnya mau memberikan pencerahan dan pemahaman keagamaan kepada kader PDIP. Bahkan, tak sedikit di antara para kyai yang akhirnya bergabung dengan PDIP.
Kondisi itu membuat wajah PDIP sedikit berbeda sekarang. “Dulu, kesan kader PDIP itu abangan begitu kuatnya. Nah, kini sedikit berkurang dengan banyaknya kaum santri yang bergabung,” ungkapnya.
Politikus asal Pacitan, Jawa Timur itu menerangkan, sekarang ini kader PDIP rutin menyelenggarakan acara keagamaan. Mulai dari acara peringatan tahun baru Islam, peringatan maulid nabi dan acara keagamaan lainnya.
“Saya terus mendorong kader PDIP untuk membuat acara keagamaan. Itulah tugas kita untuk bisa memberi pencerahan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang DH menyampaikan keinginannya untuk bisa bersama-sama membesarkan Persyarikatan Muhammadiyah. Terutama dalam lingkup politik kebangsaan.
Sebab, segala kebijakan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari intervensi politik. Seperti halnya izin pendirian universitas, fakultas kedokteran, izin pendirian rumah sakit, lembaga pendidikan dan lainnya. “Mari kita bersama-sama membesarkan Persyarikatan Muhammadiyah,” ajaknya.
Tak hanya itu, Ia menyebutkan, banyak posisi politik strategis yang bisa dimasuki oleh kader Persyarikatan. Mulai dari menjadi anggota penyelanggaraan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan lainnya
Namun, Bambang DH mengingatkan, supaya generasi muda Muhammadiyah, mau berjuang dan tidak mengharapkan sesuatu itu bisa tercapai dengan instan. Hal itu dimaksudkan agar kader muda Muhammadiyah paham seluk beluk suatu permasalahan, dan ahli di bidangnya.
“Ya, segala sesuatu tidak bisa instan. Kesuksesan tidak bisa instan. Semuanya butuh perjuangan dan harus sabar melalui proses,” pesannya.
Bambang DH pun sedikit bercerita tentang keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk bisa menjadikan kader Persyarikatan sebagai Menteri Perdagangan. Hal itu karena Persyarikatan Muhammadiyah dikenal memiliki banyak saudagar, dan dinilai ahli di bidang perdagangan.
“Suatu ketika bertemu Bu Mega, beliau pernah bilang pengen agar kader Muhammadiyah bisa memegang Menteri Perdagangan RI. Kan, banyak kader Muhammadiyah yang pedagang,” tuturnya.
Ia pun menyebutkan, ada berapa hal positif yang ditiru oleh PDIP dari Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satunya adalah terkait penataan aset milik PDIP. “Kita telah meniru Muhammadiyah. Semua aset PDIP itu sekarang milik pusat, bukan milik perorangan,” tandasnya. (*)
Reporter: Aan Hariyanto
