MAKLUMAT — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan komitmennya untuk menjaga penyelenggaraan haji tetap bersih dari praktik korupsi. Hal itu disampaikan usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/10).
“Presiden Prabowo menekankan agar pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah harus berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan,” ujar Gus Irfan kepada wartawan.
Menurutnya, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung menjadi langkah penting agar pengelolaan anggaran haji senilai Rp17 hingga Rp20 triliun tidak rawan disalahgunakan.
“Kalau bocor 1 persen saja, itu sudah Rp200 miliar. Karena itu, kita minta Kejagung ikut mengawal dari awal agar setiap rupiah terkelola secara akuntabel,” tegas Gus Irfan.
Selain pengawasan dana, Kemenhaj juga meminta Kejagung mendampingi proses peralihan aset dari Kementerian Agama menuju struktur baru Kemenhaj.
“Kami ingin memastikan aset yang kami terima bersih, tidak bermasalah, dan siap digunakan untuk kepentingan pelayanan jemaah,” jelas Gus Irfan.
Ia juga meminta Kejagung membantu menelusuri profil 300–400 calon pejabat yang akan bergabung di kementeriannya. “Kami ingin membangun kementerian yang profesional. Karena itu, kami minta Kejagung membantu men-tracing calon pejabat agar yang bergabung adalah figur bersih dan berintegritas,” tambah dia.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal penuh proses transformasi di Kemenhaj.
“Pendampingan ini bukan soal bersih-bersih biasa, tapi bagian dari membangun sistem agar tidak ada ruang bagi praktik korupsi,” ujar Burhanuddin.
Ia berharap kerja sama tersebut menjadi pondasi baru bagi tata kelola haji yang lebih transparan, profesional, dan amanah. Kemenhaj harus jadi contoh reformasi birokrasi yang betul-betul bersih.
