MAKLUMAT – Pemerintah kembali menegaskan tidak ada impor beras sepanjang 2025. Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta berbeda. Indonesia tetap mendatangkan beras dari luar negeri, bahkan volumenya tidak kecil.
Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras nasional melonjak tajam tahun 2025. Surplus produksi itu membuat pemerintah merasa tidak perlu membuka keran impor. Tetapi BPS mencatat, pada Oktober 2025 Indonesia tetap mengimpor beras.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini memaparkan impor beras Oktober 2025 mencapai 40.700 ton dengan nilai US$ 19,1 juta. Mayoritas berupa beras pecah 37.160 ton, disusul beras basmati 1.360 ton dan sedikit beras japonica. Sedangkan asal beras impor yang masuk didominasi dari Myanmar, Thailand dan India.
“Pada Oktober 2025 impor beras sebesar 40.700 ton dengan nilai 19,1 juta dolar AS. Secara kumulatif, sejak Januari hingga Oktober 2025, total impor beras Indonesia sudah menembus 364.300 ton dengan nilai US$ 178,5 juta,” ujar Pudji dalam rilis resmi di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak ada izin impor beras sepanjang 2025. Ia menyebut stok beras di Gudang Bulog mencapai 4 juta ton hasil surplus produksi nasional.
“Kita tidak pernah ada izin impor beras, itu enggak ada,” kata Zulhas seusai menghadiri 16th Kompas100 CEO Forum di ICE BSD, Tangerang (26/11/2025).
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan keyakinan bahwa produksi beras nasional akhir 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, melampaui target awal 32 juta ton. Produksi itu bahkan melebihi proyeksi USDA sebesar 34,6 juta ton dan prediksi FAO yang menembus 35,6 juta ton.
“Stok kita pernah mencapai 4,2 juta ton,” ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI (24/11/2025).
Meski pemerintah berkali-kali menyatakan stok melimpah dan tidak ada impor, data BPS tetap memperlihatkan arus masuk beras mencapai puluhan ribu ton. Perbedaan data ini kembali memicu pertanyaan publik terhadap transparansi dan konsistensi informasi pangan nasional.
