MAKLUMAT – Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kubu Hotel Sultan, di Jakarta, Selasa (9/12). Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sebagai Menteri Agama, melainkan sebagai Rais Syuriyah PBNU.
Nasaruddin menjelaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam dinamika internal organisasi. Ia menilai NU memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan. “Pemerintah tidak terlibat dalam urusan internal NU, apalagi PBNU. Saya datang sebagai Rais Syuriyah NU,” ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa NU selalu mampu menyelesaikan permasalahannya tanpa campur tangan pihak luar. “NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri,” tegasnya.
Menag berharap keputusan pleno dapat memperkuat keutuhan organisasi Islam, terutama NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. “Insyaallah, ke depan beban kebangsaan dan keumatan kita bisa lebih ringan dengan terjaganya keutuhan ormas-ormas Islam,” katanya.
Saat ditanya apakah ia akan menghadiri pleno kubu lain, Nasaruddin mengatakan tetap membuka kemungkinan. Namun sampai kemarin ia mengaku belum menerima undangan. “Saya belum menerima undangannya. Terima kasih,” ucapnya.
Rapat Pleno PBNU yang dipimpin jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah—antara lain Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir—menetapkan KH Zulfan Musthofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.
Sejumlah tokoh hadir di pleno tersebut, antara lain Prof Mohammad Nuh, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH Hasib Wahab, KH Musthofa Aqil Siroj, KH Ubaidillah Ruhiat, Khofifah Indar Parawansa, Nyai Machfudhoh Aly Ubaid, serta para ulama dari berbagai wilayah di Indonesia.***
