MAKLUMAT — PDIP secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut dinilai sebagai langkah strategis partai dalam memanfaatkan momentum politik yang tengah bergulir.
Pakar ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Ridho Al-Hamdi, menilai penolakan PDIP membuka peluang besar bagi partai berlambang banteng moncong putih itu untuk meraih simpati publik. Terutama di tengah penolakan luas dari masyarakat sipil.
“Ini momentum bagi PDIP untuk menarik perhatian dan simpati publik. PDIP mengambil posisi yang sangat menguntungkan dirinya,” ujar Ridho, dihubungi Selasa (20/1/2026)
Ridho menjelaskan, mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto di DPR justru mendukung wacana pilkada melalui DPRD. Partai-partai tersebut antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem.
Belakangan, Partai Demokrat juga menyatakan dukungan pada awal Januari 2026. Sikap ini dinilai kontras dengan kebijakan masa lalu ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden dan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat.
Menurut Ridho, kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa PDIP kini berdiri di luar lingkar kekuasaan. Meski tidak secara formal menyatakan diri sebagai oposisi, PDIP juga tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan.
“Secara institusi, PDIP terlihat berdiri sendiri meski menjadi partai pemenang. Jika PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo, muncul kesan PDIP menjadi subordinat, padahal PDIP adalah the ruling party,” kata Ridho.
Ia menambahkan, perbedaan sikap antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan SBY semakin menegaskan posisi politik tersebut. “Publik bisa melihat bahwa SBY berada di dalam koalisi, sementara PDIP mengambil jarak. Ini menguatkan positioning PDIP sebagai kekuatan yang menolak pilkada via DPRD,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan partainya terhadap wacana tersebut. Ia menyebut keputusan itu lahir dari proses demokratis internal partai.
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Kami menyerap aspirasi rakyat melalui seluruh jajaran partai dalam Rapat Kerja Nasional,” kata Hasto kepada wartawan di Surabaya, belum lama ini.***
