MAKLUMAT – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyampaikan sikap skeptis kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sikap itu ia sampaikan langsung saat Prabowo mengundang pimpinan organisasi masyarakat Islam ke Istana Kepresidenan, Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan keikutsertaan Indonesia sebagai upaya membawa perubahan dari dalam. Dewan Perdamaian itu menurut Prabowo, dibentuk untuk merespons konflik global, termasuk agresi Israel di Gaza, Palestina.
Namun, Cholil menilai langkah tersebut berisiko melanggengkan perdamaian semu. Ia meragukan Dewan Perdamaian mampu memperjuangkan kemerdekaan Palestina, mengingat Amerika Serikat hingga kini belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan tetap menjadi sekutu utama Israel.
“Kami sampaikan sikap skeptis secara langsung. Saya yang menyampaikan,” ujar Cholil seusai pertemuan.
Cholil menegaskan Indonesia selama ini konsisten mendukung solusi dua negara. Namun realitas di lapangan menunjukkan Palestina belum merdeka meski telah diakui banyak negara. Agresi Israel di Gaza pun terus berlanjut tanpa sanksi tegas.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak menjadi legitimasi politik kekuatan besar. “Jangan sampai ini bukan Board of Peace, tapi Board of Trump,” cetus Cholil.
Pengasuh Ponpes Cendekia Amanah di Depok, Jawa Barat ini menegaskan pemerintah seharusnya menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai tujuan utama, bukan sekadar keanggotaan simbolik dalam forum internasional.
Cholil menilai Dewan Perdamaian hanya layak didukung jika memenuhi tiga syarat, yakni kemerdekaan Palestina, kedaulatan penuh dalam mengurus negara sendiri, dan keterlibatan langsung Palestina dalam Dewan Perdamaian.
Meski kritis, ia menghormati keputusan Prabowo yang ingin mencoba jalur diplomasi dari dalam. Presiden, kata dia, meminta waktu untuk membuktikan efektivitas langkah tersebut.
“Beliau menyampaikan siap keluar dari Dewan Perdamaian, jika keanggotaan itu tidak membawa manfaat nyata bagi Palestina,” ujar Cholil.
Terkait hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan ormas terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.***
