Ketua Umum DPP Partai Masyumi, Ahmad Yani menegaskan pemerintah tidak boleh mengorbankan marwah konstitusi dan kedaulatan bangsa demi kepentingan pragmatis ekonomi global.
“Hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, melainkan ikatan batin dan persaudaraan sejarah yang tak terhapuskan,” kata Ahmad Yani dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Ahmad Yani menegaskan Palestina merupakan entitas pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Karena itu, memperjuangkan kemerdekaan Palestina merupakan mandat konstitusional yang melekat pada Presiden.
“Dan itu tertuang di dalam UUD 1945,” tegasnya.
Ia meminta Presiden Prabowo menguji keputusan bergabung dalam BoP secara ketat dengan merujuk pada amanat konstitusi serta dampaknya terhadap umat Islam dunia.
Menurut mantan anggota DPR RI dari PPP itu, keberadaan BoP sarat kepentingan pragmatis dan berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia serta penegakan keadilan global.
“Partai Masyumi menghormati keputusan Presiden, namun kami memberi syarat yang sangat ketat. Keberadaan BoP berpotensi mengancam perlindungan HAM dan penegakan keadilan global,” tandas Ahmad Yani.
Pernyataan ini menambah daftar kritik terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo, khususnya terkait komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
