MAKLUMAT — Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Surabaya menggelar diskusi bertajuk Muhammadiyah dalam Bayang-bayang Paradoks Kekuasaan di Lucky’s Cafe Surabaya, Senin (16/2/2026). Forum itu mempertemukan aktivis hingga akademisi untuk membahas posisi Muhammadiyah dalam pusaran politik kekuasaan yang dinilai kian kompleks.
“Tidak sedikit kebijakan pemerintah hari ini sering dipersepsi masyarakat tidak sesuai dengan keinginan mereka,” kata Koordinator JIMM Surabaya, Nadief Rahman Harris.
Nadief menilai, produk politik yang dikeluarkan pemerintah kerap berseberangan dengan aspirasi publik. Kondisi itu memunculkan kekecewaan, terutama di kalangan aktivis muda yang selama ini terlibat dalam proses perkaderan dan gerakan sosial.
Kendati demikian, ia melihat bahwa tidak sedikit respons yang muncul cenderung reaksioner. Terlebih ketika kader-kader Muhammadiyah hari ini aktif memegang posisi penting di kekuasaan.
“Masuk kekuasaan dianggap harus ikut bermain, dan bermain itu identik dengan ‘kotor’. Tapi kalau tidak masuk, dakwah dianggap kurang efektif. Benarkah harus begitu?” ujarnya.
Menurutnya, anggapan tersebut melahirkan paradoks. Di satu sisi, kekuasaan dipahami sebagai ruang untuk memperjuangkan nilai. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keterlibatan dalam kekuasaan menuntut kompromi yang melampaui batas etis.
Ia mengingatkan bahwa dalam kajian ilmu politik, sebagaimana dirujuk dari Miriam Budiardjo, kekuasaan merupakan dimensi dari politik yang berkaitan dengan upaya memperebutkan dan mempertahankannya.
“Kekuasaan, dalam artian memperebutkan dan mempertahankannya, adalah bagian dari politik. Itu realitas yang tidak bisa kita hindari,” jelasnya.
Nadief kemudian mengajak peserta melihat realitas politik hari ini secara jernih. Terlebih ketika kader terbaik Muhammadiyah maju atau telah berada di lingkar kekuasaan, muncul dilema di tingkat akar rumput. Sebagian kader merasa ruang kritik menyempit, ketika organisasi terlihat seakan menahan diri.
Oleh karenanya, ia menjelaskan bahwa diskusi ini digelar untuk membuka ruang refleksi. JIMM Surabaya ingin menghadirkan perspektif aktivis sekaligus akademisi guna merumuskan sikap yang lebih matang.
Para peserta membahas bagaimana individu, kader Muhammadiyah, maupun pengurus struktural di organisasi dan ortom menyikapi kebijakan negara secara proporsional tanpa kehilangan daya kritis.
“Kita perlu mengkaji pola-pola gerakan sosial baru agar cendekiawan muda Muhammadiyah tidak hanya reaktif, tetapi mampu menawarkan jalan keluar,” ujarnya.
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, mereka adalah Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal; Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Putri Aisyiyah; dan Kepala Lembaga Riset, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat (LRIPM) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Arin Setyowati.
