MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Jawa Timur bakal mengusulkan enam tokoh besar Persyarikatan yang dinilai telah berkontribusi besar bagi Bangsa Indonesia untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional, salah satunya Mohammad Roem.
Ketua LHKP PWM Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, menilai penting untuk mendorong tokoh-tokoh tersebut untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional, sebagai bentuk penghargaan negara atas peran serta jasa-jasa besar mereka dalam membangun bangsa.
“Ini penting. Banyak tokoh bangsa yang telah berjuang dan berkontribusi besar bagi tegaknya Indonesia, yang sampai saat ini ternyata belum dianggap secara resmi sebagai pahlawan, karena memang negara belum menetapkan secara resmi gelar Pahlawan Nasional kepada mereka,” ujarnya kepada Maklumat.id.
Sosok Mohammad Roem, yang menurutnya merupakan figur luar biasa dan berkontribusi besar dalam pergerakan dan perjuangan Bangsa Indonesia. Namun, sampai saat ini belum diangkat sebagai Pahlawan Nasional.
“Misalnya Mohammad Roem, itu kan tokoh besar dan sangat berperan penting dalam diplomasi Indonesia di awal-awal kemerdekaan, tokoh sentral pemimpin delegasi Indonesia di Perundingan Roem-Royen, yang menjadi tonggak penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda,” sorotnya.
Nama Mohammad Roem merupakan sosok diplomat yang sangat krusial dalam sejarah Indonesia. Namanya juga menjadi nama salah satu perjanjian yang menandai titik balik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, Perjanjian Roem-Royen (Roem-Roijen Agreements).
Di balik berbagai momentum krusial penyelamatan Indonesia, sosok Mohammad Roem hadir sebagai “perunding” ulung, negarawan tenang, serta kader Muhammadiyah yang konsisten memadukan nilai keislaman dan kebangsaan.
Latar Belakang dan Pendidikan
Dilansir dari berbagai sumber, Mohammad Roem lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1908. Ia menempuh pendidikan hukum di Rechtshogeschool (RHS) Batavia.
Sejak masa muda, Roem telah aktif dalam pergerakan nasional dan bergabung dengan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
Lingkungan intelektual dan pergerakan yang ia masuki membentuknya sebagai sosok yang berpikir sistematis, argumentatif, namun tetap mengedepankan etika dialog.
Peran Pra-Kemerdekaan
Sebelum Proklamasi 1945, Mohammad Roem aktif dalam berbagai aktivitas politik dan pergerakan Islam. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang kritis terhadap kolonialisme Belanda dan turut memperjuangkan gagasan kemerdekaan melalui jalur organisasi.
Pada masa pendudukan Jepang, ia tetap menjaga komitmen perjuangan melalui jalur politik dan intelektual.
Pengalaman organisasi dan kepiawaiannya dalam berargumentasi, kelak bakal menjadi modal penting dalam meja-meja diplomasi pasca-kemerdekaan Indonesia.
Pasca-Kemerdekaan: Peran Meja Perundingan
Nama Mohammad Roem mengemuka dalam salah satu fase paling genting sejarah Indonesia, yakni pasca-Agresi Militer Belanda tahun 1948. Saat itu, ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda dan para pemimpin Republik, termasuk Soekarno-Hatta, ditangkap.
Dalam situasi kritis tersebut, Roem dipercaya memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Hasilnya, Perundingan Roem–Royen pada 7 Mei 1949, antara delegasi Indonesia dipimpin Mohammad Roem dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Jan Herman van Roijen.
Perundingan ini menghasilkan kesepakatan di antaranya: Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta; gencatan senjata dilaksanakan; serta jalan menuju Konferensi Meja Bundar (KMB).
Kesepakatan Roem–Royen menjadi titik balik diplomasi Indonesia dan membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949.
Peran Roem menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya ditentukan oleh senjata di medan perang, tetapi juga oleh ketajaman diplomasi di meja perundingan.
Kiprah Pemerintahan dan Diplomasi
Pasca pengakuan kedaulatan, Mohammad Roem terus mengemban berbagai jabatan strategis. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, serta Duta Besar Indonesia untuk sejumlah negara.
Dalam berbagai posisi tersebut, Roem dikenal sebagai figur moderat, rasional, dan menjunjung tinggi etika politik. Ia percaya bahwa negara yang baru merdeka membutuhkan stabilitas, dialog, dan komitmen pada konstitusi.
Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru, ia tetap menjadi suara moral yang kritis namun konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
Kiprah di Muhammadiyah: Islam dan Kebangsaan
Selain sebagai diplomat dan politisi, Mohammad Roem juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Ia aktif dalam organisasi Islam yang berdiri tahun 1912 itu.
Bagi Roem, Muhammadiyah bukan sekadar organisasi dakwah, melainkan gerakan pembaruan yang mengintegrasikan Islam dengan kemajuan dan tanggung jawab kebangsaan.
Ia memandang bahwa perjuangan menegakkan keadilan sosial dan mempertahankan Republik merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam. Sikapnya mencerminkan karakter khas Muhammadiyah: modernis, rasional, dan berkomitmen tinggi pada NKRI.
Dalam berbagai pidatonya, Roem menekankan pentingnya umat Islam terlibat aktif dalam kehidupan bernegara tanpa kehilangan integritas moral.
Warisan dan Keteladanan
Mohammad Roem wafat pada 24 September 1983. Warisan terbesarnya bukan hanya pada dokumen perjanjian yang ia tanda tangani, tetapi pada keteladanan sikap.
Ia adalah sosok yang mengedepankan dialog di atas konflik; menjaga etika dalam politik; memadukan iman dan tanggung jawab kebangsaan; dan menempatkan kepentingan Republik di atas kepentingan golongan.
Dalam sejarah Indonesia, Roem adalah contoh bahwa diplomasi yang jernih dan integritas pribadi dapat menyelamatkan negara di saat paling genting. Ia mungkin bukan orator paling lantang, tetapi dalam sunyi meja perundingan, Mohammad Roem membantu memastikan Republik Indonesia tetap berdiri.
