MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengkritik tingginya harga buku di Indonesia yang dinilai semakin menjauhkan hak dasar pendidikan bagi setiap anak bangsa, dan justru mulai berubah menjadi “kemewahan”, terutama bagi masyarakat di wilayah luar Pulau Jawa.
Menurut Fikri, jika keluhan mengenai mahalnya harga buku masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa amanah Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa semangat undang-undang tersebut adalah memastikan ketersediaan buku yang bermutu, terjangkau, dan merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
“Sebenarnya buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen. Namun, kalau di bawah (masyarakat) masih dikeluhkan mahal, berarti tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan,” terangnya, dilansir laman resmi DPR pada Senin (9/3/2026).
“Kita perlu evaluasi agar semangat buku bermutu, murah, dan merata ini benar-benar terwujud,” sambung Fikri.
Lebih lanjut, Fikri lantas menyoroti dampak sistemik dari mahalnya harga buku terhadap tingkat literasi nasional. Ketika buku sulit dijangkau oleh masyarakat, ia khawatir bahwa minat baca juga akan berpotensi menurun secara signifikan.
Di sisi lain, ia juga menilai kebijakan pemerintah terkait digitalisasi pendidikan masih belum memiliki arah yang jelas jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.
“Kita memang ada alasan era digitalisasi, tapi kebijakannya masih ngambang. Tidak seperti Australia yang tegas melarang medsos di sekolah, kita tidak ada sikap itu. Maka, satu-satunya cara adalah dengan buku fisik,” sorot wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX itu.
Tak cuma itu, ia juga menyoroti kekhawatiran para orang tua serta pengamat psikologi pendidikan terkait dampak penggunaan gawai secara berlebihan terhadap perkembangan anak.
Menurutnya, ketergantungan pada media sosial dapat berpotensi menghambat perkembangan kemampuan kognitif dan konsentrasi anak.
“Kalau memang solusi Menteri Pendidikan adalah pelajaran mendalam, ya sarana utamanya buku harus dipenuhi. Jika masih mahal, pemerintah wajib memberikan subsidi. Jika belum merata, distribusikan secara adil sampai ke pelosok Papua,” tandas Fikri.
Fikri juga menyoroti persoalan distribusi buku yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Tingginya biaya logistik serta rantai distribusi yang panjang membuat harga buku di wilayah luar Pulau Jawa menjadi jauh lebih mahal.
Bahkan, kata dia, dalam beberapa kasus ongkos pengiriman buku ke daerah terpencil dapat lebih mahal daripada harga bukunya sendiri, sebuah ironi yang menurutnya harus segera diatasi melalui intervensi kebijakan fiskal pemerintah.
