MAKLUMAT — Krisis energi akibat konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. DPR RI mendesak pemerintah segera membenahi sistem transportasi publik nasional untuk mengantisipasi gejolak harga minyak mentah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai kondisi ini harus menjadi momentum untuk meninggalkan kebijakan reaktif seperti work from home (WFH) setiap harga energi naik.
“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut. Kita tidak bisa terus terjebak kebijakan reaktif. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” ujar Huda, Senin (6/4/2026).
Paragraf pembuka ini menegaskan urgensi perubahan: krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik telah menekan ekonomi domestik, sehingga pembenahan transportasi publik menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan.
Ketahanan Energi Jadi Taruhan
Huda menegaskan ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil membuat ketahanan nasional rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
Menurutnya, pembangunan transportasi massal harus diposisikan sebagai strategi menjaga kedaulatan energi, bukan sekadar layanan perkotaan.
“Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik menjadi tulang punggung yang nyaman, murah, dan menjangkau semua wilayah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tersendatnya pembangunan transportasi umum di berbagai kota akibat kebijakan efisiensi anggaran. Saat ini, sistem transportasi massal yang relatif terintegrasi dinilai baru berjalan optimal di Jakarta.
Padahal, kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Palembang dinilai membutuhkan percepatan pengembangan transportasi publik.
Subsidi BBM Dialihkan
Politisi PKB itu mendorong pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional angkutan umum atau Public Service Obligation (PSO).
Langkah tersebut dinilai penting agar tarif transportasi publik tetap terjangkau sekaligus memperluas jangkauan layanan.
“Jika tarif terjangkau, kami yakin transportasi publik akan menjadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya BBM,” ujarnya.
Selain itu, Huda juga meminta pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi secara bertahap, seperti manajemen parkir, penerapan electronic road pricing (ERP), hingga pembatasan usia kendaraan.
Namun, ia menekankan kebijakan tersebut harus diiringi dengan penyediaan transportasi publik yang layak dan nyaman.
Huda menegaskan, investasi pada transportasi publik merupakan langkah strategis jangka panjang. Dengan mendorong penggunaan angkutan umum berbasis energi terbarukan atau listrik, Indonesia dapat mengurangi dampak krisis energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
“Momentum krisis ini harus dimanfaatkan untuk pembenahan transportasi massal secara serius dan berkelanjutan,” pungkas Syaiful Huda. ***
