MAKLUMAT — DPR RI bergerak cepat merespons tragedi tabrakan antara KA Agro Bromo dan KRL Commuter Line di Bekasi, Senin (27/4/2026). Komisi V mendesak pemerintah tidak lepas tangan dan langsung menanggung seluruh biaya korban.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda menegaskan prioritas utama saat ini adalah penyelamatan dan penanganan korban insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.
“Yang pertama harus dipastikan adalah evakuasi dan penanganan korban berjalan maksimal,” tegas Huda, Selasa (28/4/2026).
DPR juga meminta negara hadir penuh, bukan setengah hati. Semua korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, harus dijamin pembiayaan dan santunannya.
“Baik korban meninggal maupun yang dirawat, seluruh biaya harus ditanggung pemerintah,” pinta kader PKB itu.
DPR tidak ingin insiden ini berhenti sebagai angka statistik. Komisi V langsung mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turun tangan mengusut tuntas penyebab kecelakaan.
“KNKT harus segera investigasi dan mengungkap penyebabnya secara menyeluruh,” tandas Huda.
Data dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat, tragedi ini menewaskan 7 orang dan melukai 81 penumpang. Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di sekitar Bekasi.
VP Corporate Communication KAI, Anne Purba memastikan proses evakuasi berlangsung cepat sejak malam kejadian.
“Sampai pagi ini, 81 korban luka sudah ditangani dan tujuh dinyatakan meninggal dunia,” ujarnya.
Desakan DPR menunjukkan insiden ini bukan sekadar kecelakaan biasa, tapi alarm serius bagi sistem keselamatan transportasi nasional.
Ada dua isu besar yang mencuat. Pertama, tanggung jawab negara terhadap korban—yang kini ditekan agar tidak hanya simbolik, tapi konkret dan menyeluruh. Kedua, potensi masalah sistemik, mulai dari manajemen jalur, sinyal, hingga koordinasi operasional kereta.
Jika investigasi KNKT menemukan kelalaian atau celah sistem, maka kasus ini bisa menjadi titik balik evaluasi besar-besaran sektor perkeretaapian Indonesia. Tragedi Bekasi ini menegaskan keselamatan publik tak boleh dikompromikan, sekecil apa pun celahnya.
