MAKLUMAT — Dalam sebuah studi yang dipublikasi oleh The Guardian, serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dalam dua pekan pertama, tercatat telah menghasilkan emisi yang sangat besar. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 5.055.016 ton CO2 atau setara dengan total emisi 84 negara yang memiliki tingkat emisi rendah. Jika perang ini diteruskan dalam satu tahun ke depan, maka para ilmuwan mengkalkulasi total emisi akan mencapai 131.430.416 ton CO2. Jumlah emisi tersebut sungguh tidak dapat dikatakan kecil.
Secara historis, emisi AS dicatat paling besar di dunia. Berdasarkan data yang dipublikasi Our World in Data, sejak tahun 1751 sampai tahun 2017 saja, AS telah memproduksi emisi sebanyak 399 miliar ton atau setara 25 persen emisi global. Berdasarkan hal tersebut, The New York Times menyebut AS sebagai “the biggest carbon polluter in history“.
Dengan ledakan emisi yang terus membesar, dapat diestimasi bahwa pada tahun-tahun mendatang bumi kita akan semakin panas. Pemicunya tak lain adalah emisi yang dihasilkan dari beragam mesin perang yang senantiasa dinyalakan oleh energi fosil. Amerika Serikat (AS) dan juga Israel patut mendapat kecaman dunia internasional karena mereka telah memulai peperangan ini.
Di dalam berbagai forum internasional, seperti COP (Conference of the Parties) ke-31 atau konferensi tahunan PBB tertinggi untuk membahas kebijakan perubahan iklim yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki, perlu disepakati bahwa perang yang dilakukan oleh AS dan Israel merupakan kejahatan iklim, karena akan membawa bumi menuju kiamat iklim akibat emisi yang mereka keluarkan.
Emisi besar yang dihasilkan dari perang akan memperburuk situasi bumi. Lembaga Meteorologi Dunia (2026), menegaskan bahwa sejak 2015 hingga 2025 tercatat sebagai 11 tahun terpanas dalam catatan sejarah umat manusia.
Perang yang terjadi saat ini bukan hanya peristiwa regional di kawasan Asia Barat, tetapi gambaran sebenarnya dari wajah peradaban manusia terkini, di mana perang ini akan terus memicu bencana demi bencana yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakat yang tidak bersalah.
Dampak bagi Indonesia
Di belahan dunia lain, berbagai komunitas yang tidak memiliki kontribusi signifikan, terus terdampak oleh krisis iklim. Jutaan orang berjuang untuk mempertahankan rumahnya dari ancaman kenaikan laut. Di Indonesia, puluhan juta orang harus mengungsi akibat cuaca ekstrem yang memicu banjir dan longsor. Lalu, jutaan nelayan tetap terpaksa berangkat melaut di tengah cuaca ekstrem karena tidak punya pilihan lain. Tak sedikit dari mereka meninggal di tengah laut demi tugas mulia, yaitu menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Sementara itu nelayan di beberapa wilayah terpaksa menjauhi laut karena cuaca ekstrem membahayakan mereka.
Di Desa Pondok Kelapa, Bengkulu, sebuah desa pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dalam dua dekade terakhir daratan desa telah hilang sepanjang satu kilometer akibat abrasi. Ratusan hektar kebun kelapa dan tempat melabuhkan kapal nelayan hilang. Profesi nelayan terancam hilang dan anak-anak sekolah dilaporkan terancam putus di tengah jalan.
Tak jauh dari Istana Negara, Pulau Pari, sebuah pulau yang sangat indah, dihuni tidak lebih oleh 2000 jiwa, terancam tenggelam pada 2050. Masyarakatnya tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan Pulau tersebut dari dampak krisis iklim. Setiap pekan mereka menanam ribuan pohon mangrove dengan harapan dapat menyelamatkan Pulau tersebut dari kenaikan air laut yang dipicu oleh krisis iklim. bahkan mereka telah menempuh litigasi iklim melawan raksasa semen asal Swiss, Holcim, dalam sebuah persidangan di Pengadilan Provinsi Zug, Swiss, pada penghujung tahun 2025 lalu.
Dalam jangka panjang, penduduk Desa Pondok Kelapa dan Pulau Pari dipaksa menjadi pengungsi iklim akibat krisis iklim. Itulah gambaran dampak krisis iklim yang harus ditanggung oleh masyarakat pesisir Indonesia. Mereka tidak menghasilkan emisi besar yang merusak planet bumi, tetapi yang paling pertama menanggung dampak buruknya.
Penduduk Desa Pondok Kelapa di Bengkulu serta Penduduk Pulau Pari di DKI Jakarta, merupakan gambaran dari ratusan juta kelompok masyarakat rentan di seluruh dunia yang hidupnya terancam oleh krisis iklim. Jika mesin perang penghasil emisi terus dinyalakan, maka kehidupan mereka semakin memburuk.
Tanggung Jawab Pemerintah
Dalam momentum peringatan hari nelayan yang diperingati setiap tanggal 6 April, Pemerintah Indonesia wajib menjalankan Perintah Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pemerintah wajib melakukan telaah ulang UU tersebut di tengah situasi perang yang memperburuk kehidupan nelayan di Indonesia.
Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3, UU No. 7 Tahun 2016 memerintahkan pemerintah Indonesia untuk melakukan sejumlah hal, yaitu menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
Dalam konteks yang lebih makro, khususnya dalam forum KTT Perubahan Iklim ke-31 di Antalya Turki, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat melakukan diplomasi keadilan iklim melindungi kepentingan nelayan Indonesia dari krisis iklim. Berbagai agenda diplomasi iklim global wajib menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang rentan, serta nelayan yang terdampak krisis iklim sebagai jantung diplomasi. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan bisnis di tengah kepungan krisis.
Pada KTT Iklim ke-31 nanti, rakyat Indonesia akan menjadi saksi apakah Pemerintah Indonesia memiliki keberanian untuk menyelamatkan Indonesia dan jutaan nelayan yang terancam tenggelam akibat krisis iklim yang dipicu oleh emisi dari mesin perang raksasa atau terus mengikuti kemauan Presiden Amerika? ***
