MAKLUMAT — Akademisi UMS mengingatkan percepatan biodiesel B50 Juli 2026 berisiko boros, mahal, dan membebani mesin meski diklaim hemat Rp48 triliun. Deputi Bidang Riset, Inovasi, dan Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rois Fatoni, menilai kebijakan ini tidak lepas dari sejumlah tantangan serius.
Menurut dia, penggunaan biodiesel dengan campuran minyak nabati tinggi justru berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar. “Energi yang dihasilkan biodiesel lebih rendah dibanding solar murni. Artinya, pemakaian bisa lebih boros untuk jarak yang sama,” ujarnya.
Rois menjelaskan, secara kimiawi biodiesel mengandung oksigen, berbeda dengan solar yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Perbedaan komposisi ini berdampak langsung pada nilai kalor. Akibatnya, mesin membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama.
Tak hanya soal efisiensi, penggunaan biodiesel juga berpengaruh pada performa mesin. Rois menyebut, senyawa organik dalam minyak nabati lebih kompleks dibandingkan minyak bumi. Kondisi ini membuat filter bahan bakar lebih cepat kotor.
“Konsekuensinya, perawatan mesin harus lebih sering dilakukan,” jelas Rois melansir laman UMS, Sabtu (18/4/2026).
Sementara dari sisi ekonomi, tantangan juga tak kalah besar. Harga Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis sawit saat ini mencapai Rp13.910 per liter. Angka itu lebih tinggi dibanding solar konvensional yang berada di kisaran Rp11.000–Rp12.100 per liter.
Kondisi ini dinilai bisa membuat biaya energi meningkat. “Karena sawit sudah jadi komoditas global, harganya ikut fluktuatif,” katanya.
Rois Fatoni mengingatkan potensi ketergantungan berlebihan pada minyak sawit. Jika terjadi gangguan pasokan atau lonjakan harga seperti pada 2022, kebijakan ini justru bisa menjadi bumerang bagi ketahanan energi nasional. Sebagai solusi, UMS mendorong eksplorasi bahan baku alternatif, salah satunya minyak jarak pagar.
Tanaman ini dinilai memiliki potensi harga lebih stabil karena belum masuk pasar komoditas internasional. Namun, keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam pengembangannya. “Perlu waktu panjang dan dukungan serius untuk transisi,” tegasnya. Rois menekankan, kebijakan energi tidak cukup hanya berorientasi pada target penghematan.
Menurutnya, aspek teknis, ekonomi, dan keberlanjutan harus dihitung secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
