MAKLUMAT – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 menjadi momentum krusial bagi pemerintah, untuk merefleksikan kembali kebijakan ketenagakerjaan di tanah air. Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama menegaskan negara harus hadir dengan langkah yang lebih konkret dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.
Menurut Lia, Jawa Timur sebagai salah satu episentrum industri nasional memiliki ketergantungan yang besar terhadap stabilitas hubungan industrial. Karena itu, nasib buruh tidak boleh hanya menjadi isu musiman yang dibahas setiap tanggal 1 Mei, melainkan harus menjadi prioritas berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
”Buruh adalah pilar utama yang menjaga denyut nadi ekonomi kita tetap berdetak. Tanpa kepastian kesejahteraan bagi mereka, pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan hanya akan menjadi angka-angka tanpa makna sosial,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia dikutip, Jumat (1/5/2026).
Dalam pandangan Ning Lia, tantangan yang dihadapi kaum buruh saat ini semakin kompleks. Selain persoalan upah minimum yang selalu menjadi perdebatan tahunan, terdapat isu-isu krusial lainnya seperti perlindungan sosial bagi pekerja kontrak, jaminan kesehatan, hingga keamanan kerja di tengah transformasi digital yang cepat.
Ia menilai posisi tawar buruh seringkali berada di titik yang lemah dalam struktur hubungan industrial. Hal ini menuntut peran aktif negara untuk bertindak sebagai penengah yang adil dan tegas.
”Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan implementasi di lapangan tidak merugikan pihak manapun. Kita butuh sistem yang mampu memberikan kepastian kerja dan perlindungan yang layak bagi setiap individu yang berkontribusi pada produktivitas negara,” cetusnya.
Senator yang dikenal aktif mengawal isu-isu sosial ini juga menyoroti pentingnya dialog tripartit antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja. Dialog tersebut tidak terjebak pada ruang-ruang formalitas yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
”Komunikasi harus berjalan dua arah, terbuka, dan didasari rasa saling menghargai. Hubungan industrial yang sehat adalah hubungan yang harmonis, di mana pengusaha tetap bisa tumbuh dan buruh mendapatkan hak-haknya secara adil,” tandasnya.
Putri tokoh NU Jatim almarhum KH Masykur Hasyim ini mengatakan aspirasi dari bawah, khususnya Jawa Timur harus menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan nasional. Ia berkomitmen untuk terus membawa suara-suara pekerja dari daerah ke tingkat pusat melalui jalur DPD RI.
Baginya, menyuarakan keadilan bagi buruh adalah bagian dari ikhtiar menjaga martabat kemanusiaan dan menjalankan amanat Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan Ning Lia pada momentum May Day 2026 ini merefleksikan peran strategis DPD RI sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan pusat. Dengan fokus pada Jawa Timur, ia menyadari bahwa ketidakstabilan industrial di wilayah ini dapat berdampak sistemik pada ekonomi nasional.
Secara substansi, narasi yang dibangun berfokus pada Keadilan Prosedural dan Substantif. Ia tidak hanya menuntut kenaikan hak finansial, tetapi juga mendesak penguatan sistem dialog (tripartit) dan pengawasan implementasi aturan di lapangan.
Hal ini menunjukkan perspektif yang seimbang; di satu sisi menjaga iklim investasi tetap kondusif, namun di sisi lain memberikan proteksi maksimal terhadap hak-hak dasar pekerja agar tidak tergerus oleh kepentingan akumulasi modal semata.
