MAKLUMAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengajukan perbaikan sejumlah sekolah rusak kepada pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang digalakkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bondowoso, Taufan Restuanto, menyebut upaya itu ditempuh lantaran keterbatasan anggaran daerah, yang membuat perbaikan infrastruktur pendidikan di Bondowoso tidak memungkinkan untuk menggunakan dana APBD 2026.
Program revitalisasi satuan pendidikan, kata dia, menjadi opsi utama karena ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) earmark. “Seperti disampaikan Pak Sekda, DAU earmark kita itu kan turun,” ujarnya, pada Selasa (28/4/2026) lalu.
Ia menjelaskan, dari total anggaran pendidikan Bondowoso sekitar Rp600 miliar, porsi terbesar justru terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan operasional, bukan pembangunan fisik sekolah.
Komponen tersebut mencakup honor pegawai Dinas Pendidikan, guru, penilik, pengawas, serta PPPK paruh waktu sekitar Rp9,4 miliar, ditambah honor guru PAUD sekitar Rp4 miliar.
Selain itu, belanja juga digunakan untuk program Bosdamadin sekitar Rp9 miliar serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi SD dan SMP di seluruh wilayah Bondowoso. “Yang besar itu memang untuk operasional dan honor, bukan untuk pembangunan fisik,” sebutnya.
Taufan menegaskan, pihaknya sudah mengajukan usulan perbaikan sekolah kepada pemerintah pusat melalui skema revitalisasi. Jika usulan tersebut tidak sepenuhnya terakomodasi, maka perbaikan akan dilakukan secara terbatas melalui APBD dengan prioritas tertentu.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Bondowoso, sedikitnya belasan sekolah mengalami kerusakan sejak awal 2026. Salah satunya SDN Banyuwulu 4 yang mengalami kerusakan berat dan belum tertangani selama empat tahun terakhir.
Kerusakan juga terjadi di SDN Banyuputih 1, di mana satu ruang kelas dilaporkan ambruk pada 23 April 2026. Sementara perpustakaan SDN Sumbersalam roboh akibat cuaca ekstrem pada 24 Februari 2026.
Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan lain juga terdampak kerusakan, seperti TK NU Bondowoso, SMP NU 7 Wringin, hingga sejumlah PAUD di Desa Gubrih. Mayoritas kerusakan disebabkan angin kencang dan longsor. “Untuk Banyuputih, kebutuhan perbaikannya bisa mencapai Rp800 juta,” jelas Taufan.
Saat ini, Pemkab Bondowoso masih menunggu realisasi program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat, sembari menyusun prioritas penanganan sekolah yang dinilai paling mendesak berdasarkan tingkat kerusakan.
