MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan kenaikan tunjangan guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program prioritas pendidikan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Abdul Mu’ti menyampaikan hal itu usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, skema penyaluran tunjangan guru kini juga diubah. Jika sebelumnya melalui mekanisme birokrasi berlapis, kini tunjangan dan gaji guru akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing setiap bulan.
“Tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menegaskan, kebijakan transfer langsung tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk memangkas birokrasi yang berbelit sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh para guru.
“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis agar guru mendapatkan manfaat langsung,” tegasnya.
Selain menaikkan tunjangan guru non-ASN, pemerintah juga memperluas program beasiswa peningkatan kualifikasi guru. Pada 2025, Kemendikdasmen mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 dengan bantuan Rp3 juta per semester.
Program tersebut menggunakan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sehingga peserta dapat langsung masuk semester II.
“Sebagian nanti sudah diwisuda tahun 2026 ini. Kami meminta Bapak Presiden untuk mewisudanya,” kata Abdul Mu’ti.
Untuk tahun 2026, jumlah penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 150 ribu guru dengan nominal bantuan tetap Rp3 juta per semester. Saat ini proses pendaftaran masih berlangsung.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti juga melaporkan perkembangan program revitalisasi sekolah. Pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA.
Program revitalisasi tersebut didukung anggaran Rp14 triliun dan disebut tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah melalui sistem pembangunan swakelola.
“Kami memperkirakan ada penyerapan tenaga kerja sekitar 1,1 juta orang yang bekerja dalam rentang waktu 3 sampai 8 bulan,” ujarnya.
Pemerintah juga mulai mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai sekolah unggulan nonasrama yang ditargetkan berdiri di berbagai daerah di Indonesia.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat kualitas pendidikan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan Indonesia.***
