MAKLUMAT — Aliansi BEM Surabaya (ABS) menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi demo Surabaya hari ini, aliansi mahasiswa itu berencana mengerahkan ribuan massa untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Keputusan menggelar aksi diambil dalam forum konsolidasi dan teknis lapangan (Teklap) yang berlangsung di Telkom University Surabaya, Selasa (16/6/2026) pukul 18.00 WIB. Forum tersebut dihadiri perwakilan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya bersama sejumlah elemen masyarakat.
Aliansi BEM Surabaya menilai kondisi ekonomi, demokrasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap kepentingan masyarakat.
Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan menjelaskan bahwa aksi demo Surabaya hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi Indonesia hari ini. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) itu menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan pernah diam.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima oleh Maklumat.id.
Nasrawi menjelaskan, aksi demo Surabaya hari ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Menurut dia, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ketika muncul kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam konsolidasi yang digelar menjelang aksi, ABS juga membahas berbagai kebutuhan teknis lapangan. Aliansi menargetkan aksi berjalan tertib, terorganisasi, serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi selama penyampaian pendapat berlangsung.
Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, aksi demo Surabaya hari ini disebut sebagai momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan sosial. ABS juga mengimbau seluruh peserta aksi menjaga solidaritas dan fokus pada substansi tuntutan yang akan disampaikan.
Massa aksi dijadwalkan berkumpul di Kebun Binatang Surabaya (KBS) mulai pukul 12.00 WIB sebelum bergerak menuju Grahadi dan Taman Apsari. Seluruh peserta demo Surabaya hari ini diminta mengenakan almamater kampus masing-masing dan mengikuti arahan koordinator lapangan selama kegiatan berlangsung.
ABS juga meminta peserta mewaspadai segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya aksi. Menurut aliansi tersebut, disiplin massa menjadi salah satu faktor penting agar penyampaian aspirasi dapat berjalan sesuai tujuan demo Surabaya hari ini.
“Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa,” tegas Nasrawi.
Tuntutan Aksi Demonstrasi ABS 17 Juni 2026
Pertama, menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
Kedua, mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang kian merosot, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat inkompeten yang terbukti gagal menjadi pengelola negara.
Ketiga, mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor. ABS juga menolak keras bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang mengancam supremasi sipil, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri karena dinilai berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi.
Keempat, menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya SWL di Surabaya. Selain itu, negara dinilai wajib menghormati serta melindungi hak-hak atas tanah adat masyarakat Papua dari cengkeraman oligarki.
Kelima, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang telah menghancurkan komoditas lokal dan mematikan mata pencaharian para petani.
Keenam, menuntut evaluasi total terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP. Pemerintah juga diminta membangun sistem mitigasi yang jelas serta memastikan penyaluran bantuan ke sekolah-sekolah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi.
Ketujuh, mengecam segala bentuk pelanggaran HAM serta segala upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
*) Penulis: M Habib Muzaki
