MAKLUMAT — Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menggelar Forum Kebangsaan bertajuk “Mencari Jalan Keluar Krisis Kebangsaan: Perspektif Ekonomi, Pendidikan, Keamanan, Geopolitik, dan Aktivisme” di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Forum ini disebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai tantangan kebangsaan sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dinilai relevan bagi pembangunan Indonesia.
Ketua Panitia yang juga menjabat Ketua DPP IMM Bidang Riset dan Teknologi, Muh Akmal Ahsan, menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, melemahnya partisipasi politik masyarakat, tantangan keamanan nasional, hingga perubahan geopolitik global.
“Berbagai persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif sehingga lahir rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, membahas transformasi ekonomi untuk pengentasan kemiskinan melalui industrialisasi, hilirisasi, penguatan ekonomi desa, serta agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia maju.
Dalam kesempatan itu, Budiman menegaskan komitmennya terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. “Kita akan menginap di rumah rakyat mengawal, hingga memberantas dua musuh saya kemiskinan dan kebodohan,” kelakarnya.
Sementara itu, pemerhati intelijen dan keamanan nasional Dr Stepi Adriani memaparkan materi mengenai ancaman keamanan kontemporer, ketahanan nasional, konsep human security, serta strategi memperkuat stabilitas dan integrasi bangsa di tengah dinamika lingkungan strategis global.
Dari sektor pendidikan, Wakil Dekan IV FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Amirullah SPdI MA, menyampaikan peta jalan pendidikan nasional dalam menghadapi krisis kebangsaan. Materinya menitikberatkan pada transformasi sistem pendidikan, penguatan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dan adaptif, serta penyusunan peta jalan pendidikan nasional.
Selain itu, Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hafizul Mizan, memaparkan hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, persepsi publik mengenai kondisi ekonomi, aspirasi generasi muda, serta berbagai tantangan sosial-politik sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.
Dalam forum tersebut, Muh Akmal Ahsan juga menyampaikan materi mengenai aktivisme sebagai salah satu instrumen transformasi sosial. Ia menyoroti krisis representasi politik, peran gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, serta pentingnya penyusunan agenda kebangsaan yang berorientasi pada solusi.
Forum ini diikuti mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, aktivis, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum. Rangkaian kegiatan meliputi sesi panel, dialog interaktif, hingga perumusan rekomendasi sebagai hasil akhir forum.
7 Rekomendasi Strategis DPP IMM
Sebagai hasil forum, DPP IMM merumuskan tujuh rekomendasi untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan.
Pertama, reformasi kelembagaan partai politik. “Pendekatan ini penting agar setia parpol tidak berjalan sebagai saluran hasrat kekuasaan bagi pemilik modal,” bunyi rekomendasi DPP IMM.
Kedua, penguatan lembaga hukum dan hak asasi manusia. “Hukum tidak dijadikan lagi sebagai penjaga moral bangsa, melainkan sebagai alat kekuasaan untuk menghukum siapa saja yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan,” tegasnya.
Ketiga, memperjelas arah ekonomi nasional. DPP IMM menegaskan bahwa cita-cita ekonomi Pancasila yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto harus sampai ke dapur dapur keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami.
Keempat, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan. “Pemerintah harusnya dapat menyelesaikan konflik sumber daya alam ini dengan pendekatan berbasis kepentingan rakyat lokal, tanpa harus menanggalkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tandas DPP IMM.
Kelima, tata kelola pendidikan yang proporsional. Penataan yang rapi akan membuat pemerintah menuai hasil maksimal dan menghindari pemborosan anggaran. Tata kelola pendidikan yang proporsional diharapkan dapat membentuk kepribadian bangsa yang bermartabat menuju mobilitas sosial yang lebih baik.
Keenam, kedaulatan Informasi dan etika ruang siber. “Negara wajib menjamin ruang kebebasan berekspresi secara daring dan tidak menggunakan undang undang transaksi elektronik secara represif untuk memberangus kritik yang sah dari kelompok masyarakat sipil,” sorotnya.
Ketujuh, pemulihan kohesi sosial dan pengarusutamaan nilai moderasi. Negara harus hadir sebagai fasilitator dialog lintas kultural dan tidak membiarkan sikap anti intelektualisme atau radikalisme dogmatis tumbuh subur. “Rekonsiliasi sosial ini adalah fondasi mutlak sebelum bangsa ini melangkah menuju cita cita kemajuan materiil,” pungkas rekomendasi DPP IMM.
