MAKLUMAT – Pemerintah Kabupaten Jember memperluas makna layanan kesehatan gratis. Setelah memastikan seluruh warga ber-KTP Jember terlindungi melalui skema Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah kini membawa pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga yang paling rentan.
Program homecare yang mulai berjalan pada 24 Juli 2026 itu menyasar warga miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, pasien penyakit kronis, hingga anak yang mengalami stunting. Berbeda dengan layanan kesehatan konvensional yang mengharuskan pasien datang ke fasilitas kesehatan, petugas justru mendatangi rumah warga dengan membawa peralatan medis, obat-obatan, fasilitas telemedis, bahkan bantuan sembako.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, program tersebut lahir setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan UHC yang telah berlaku sejak 1 April 2025. Menurutnya, pembiayaan layanan kesehatan saja belum cukup mengatasi persoalan masyarakat miskin.
”Banyak warga masih terbebani ongkos transportasi, biaya pendamping, hingga kehilangan penghasilan ketika harus menjalani pengobatan di rumah sakit,” kata Fawait, Kamis (23/7/2026).
Dengan pertimbangan itu, pemerintah memilih mendekatkan layanan kesehatan kepada warga. Tenaga kesehatan dari puskesmas akan melakukan kunjungan berkala ke rumah-rumah penerima manfaat. Mereka akan memeriksa kondisi pasien, memberikan pengobatan dasar, serta memfasilitasi konsultasi melalui telemedis dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga subspesialis apabila diperlukan.
Model pelayanan tersebut sekaligus diarahkan untuk menjangkau kelompok yang selama ini paling sulit mengakses layanan kesehatan. Terutama lansia, penyandang disabilitas, dan pasien penyakit kronis yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Selain pemeriksaan kesehatan, petugas membawa obat-obatan serta bantuan kebutuhan pokok bagi warga miskin yang menjadi penerima program. Menurut Fawait, pendekatan itu merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Sebab, beban biaya kesehatan kerap menjadi penyebab keluarga rentan jatuh ke dalam kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Jember juga ingin mencegah keluarga yang sebelumnya mampu mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat tingginya biaya pengobatan atau lamanya masa perawatan anggota keluarga.
Fawait menyebut layanan homecare tersebut melengkapi sistem UHC yang telah berjalan di Jember. Jika UHC menjamin pembiayaan layanan kesehatan, maka homecare berupaya menghilangkan hambatan nonmedis yang selama ini masih dihadapi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Apabila pelaksanaannya berjalan efektif, pendekatan yang diterapkan Jember berpotensi menjadi model yang dapat direplikasi pemerintah daerah lain. Sebab, tantangan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan tidak hanya berkaitan dengan biaya berobat, tetapi juga persoalan jarak, mobilitas, pendampingan, dan kemampuan ekonomi keluarga. (*)
